PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita mengatakan, Pemkab Pandeglang setiap bulannya mengeluarkan uang untuk membayar honor 8 ribu tenaga kerja kontrak (TKK) sebesar Rp2,4 miliar. Uang itu diambil dari APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018.
Irna menerangkan, setiap bulan satu orang TKK menerima honor sebesar Rp300 ribu. “Jumlah TKK kita ada 8 ribu orang. Honor buat mereka kemarin sudah dinaikkan meskipun kita baru mampu membayar mereka Rp300 ribu per bulan. Jadi, APBD kita tahun ini (2018-red) sudah berpihak pada mereka (TKK-red) walaupun memang belum cukup dan harus sesuai UMR (upah minimum regional),” katanya, kemarin.
Irna berjanji untuk terus berupaya memperhatikan nasib para TKK. Soalnya, keberadaan para pegawai itu sangat membantu khususnya dalam memberikan pelayaan kepada masyarakat. “Ini (honor TKK-red) masalah nasional, kami bupati/walikota berteriak ke pemerintah pusat agar melakukan pengangkatan dari TKK menjadi ASN. Apalagi, yang kategori dua dan yang usianya hampir 35 tahun. Kita terus berteriak sampai para TKK itu diangkat menjadi pegawai,” katanya.
Irna mengaku, Pemkab telah mengajukan permohonan pengangkatan terhadap para TKK tersebut. Namun, tidak semua diusulkan tergantung usia dan lama bekerja. “Saya sudah mengusulkan sekitar 800 pegawai (TKK-red) yang usianya hampir 35 tahun agar bisa diangkat tanpa tes meskipun pengangkatan itu dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan segera anggota DPR RI dan Pak Presiden (Joko Widodo-red) untuk mendengarkan jeritan TKK,” katanya.
Selain TKK, kata Irna, Pemkab juga telah menyampaikan permohonan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dari jalur umum. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Kita sudah minta pengangkatan CPNS, tapi kok belum ada kabar sampai sekarang. Doakan saja mudah-mudahan yang kita usulkan bisa segera direspons. Doakan juga agar PAD kita meningkat sehingga honor untuk TKK bisa ikut bertambah,” katanya.
Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengaku masih menunggu jawaban dari Kementerian PAN-RB terkait permohonan pengangkatan ASN. “Semuanya sudah kita usulkan, baik yang TKK, TKS (tenaga kerja sukarela), maupun dari jalur umum. Kita juga masih menunggu balasan dari Kementerian PAN-RB. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada balasannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyarankan kepada Pemkab agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar usulan pengangkatan ASN tahun bisa segera direspons. “Saya kira pemerintah harus lebih aktif lagi menanyakan usulan pengangkatan ASN ke pusat. Untuk TKK, alangkah baiknya alokasi anggaran untuk membayar honor mereka ditambah karena beban kerja antara TKK dan ASN hampir sama,” katanya. (Adib F/RBG)
