CILEGON – Kota Cilegon menjadi daerah langganan banjir dan kekeringan. Saat musim hujan, sebagian daerah di Kota Cilegon selalu terendam banjir, saat musim kemarau, sebagian daerahnya mengalami kekeringan.
Pada reses ketiga DPRD Kota Cilegon pada 23 hingga 26 Agustus, dua persoalan itu menjadi bahasan dari beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat kepada anggota Dewan. Oleh karena itu, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses, anggota DPRD Kota Cilegon yang diwakili oleh Syarif Ridwan meminta kepada Pemkot Cilegon untuk serius menangani persoalan tersebut.
Dalam rapat paripurna itu Syarif menjelaskan, banjir dan kekeringan selalu terjadi setiap tahun di Kota Cilegon. Kondisi itu dinilai menyengasarakan masyarakat. Oleh karena itu, dalam laporan yang ia baca, anggota DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon menyikapi persoalan itu dengan merevitalisasi sungai di Kota Cilegon. “Memperbaiki drainase dan menertibkan bangunan di samping sungai. Pembangunan terpadu dengan daya dukung dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat benar-benar harus dilakukan oleh pemerintah,” ujar Syarif, Senin (27/8).
Syarif menjelaskan, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cilegon, untuk menyikapi persoalan banjir, Pemkot Cilegon akan membangun tandon air di beberapa titik banjir. Namun hingga saat ini pembangunan tandon itu tidak kunjung dimulai. “Entah masalahnya apa, mungkin lahannya yang mahal atau apa,” ujarnya.
Ketiga saran DPRD Kota Cilegon yang diungkapkan pada rapat paripurna itu, menurutnya, bisa menjadi penanganan banjir jangka pendek. “Masyarakat minta pengerukan sungai. Dikeruk sungainya sehingga air hujan tertampung di situ, tidak langsung ke permukiman warga,” ungkap Syarif.
Menurutnya, pengerukan harus dilakukan hingga mencapai muara, sehingga, air hujan dengan volume besar bisa dialirkan dengan lancar ke muara itu tanpa meluap ke permukiman masyarakat.
Sedangkan drainase, lanjut Syarif, masyarakat meminta drainase yang sudah ada dilebarkan. Saat ini kondisi drainase selebar 30 senti meter. Masyarakat meminta drainase dilebarkan menjadi dua meter dengan kedalaman satu meter. “Tahun ini enggak bakalan (terealisasi) kayaknya, karena perubahan udah mulai diketuk, kalau bisa tahun anggaran depan,” ujarnya.
Syarif mengungkapkan, kekeringan tidak hanya terjadi di daerah pegunungan saja, tapi juga di sejumlah daerah yang berada di dataran rendah seperti di Sukajadi, Mekarsari, Kampung Sawah, dan Taman Sari.
Karena itu ia menyarankan agar PDAM Cilegon Mandiri (CM) bisa membangun jaringan pipa airnya ke daerah-daerah yang kerap tertimpa musibah kekeringan tersebut. Di sejumlah daerah, lanjut Syarif, kekeringan sampai saat ini masih terjadi. “Kami memohon mulai dari Gerem, Sukajadi, Taman Sari, dan Cipala, ditambah pasokan air bersihnya,” ujarnya.
Soal kesulitan PDAM CM dalam membangun jaringan pipa air, saat ini harus berhenti berpolemik pada persoalan tersebut. Hambatan bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. “Selama ini bekerja sama dengan KTI (Krakatau Tirta Industri), jangan berpolemik bisa atau tidaknya yang pentng infrastruktur PDAM bisa sampe ke Merak, Lebak Gede. Saya mengharapkan berat tidak berat, mudah tidak mudah, itu mesti itu, hak masyarakat untuk merasakan mendapatkan air bersih PDAM,” ujarnya.
Soal kekeringan, salah satu anggota DPRD Kota Cilegon Dapil Kecamatan Grogol dan Pulomerak Aam Amarulloh mengungkapkan, untuk jangka pendek, DPRD meminta kepada Pemkot Cilegon untuk menambah volume pasokan air bersih khususnya di daerah-daerah pegunungan seperti Cipala, Tembulun, Gunung Batur, dan Sumur Pring. “Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta kepada kepala daerah untuk menyikapi kekeringan di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak,” ujarnya.
Aam melanjutkan, ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkot Cilegon dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk membangun sumur bor. “Kayaknya sudah di Babakan Turi dan Kelapa Baris Lebak Gede. Insya allah anggarannya di perubahan bisa terealisasi, itu solusi terdekat. Itu yang di bawah. Kalau yang digunung-gunung agak susah,” tuturnya.
Terkait jaringan pipa PDAM-CM khususnya ke wilayah kecamatan Pulomerak, anggota DPRD Kota Cilegon lain dari dapil tersebut, Endang Efendi mengungkapkan, sebelum membangun infrastruktur jaringan air, perlu diperhatikan adalah sumber air baku. Saat ini PDAM CM masih mengandalkan air dari KTI. “Mau tidak KTI-nya, kalau sumber airnya sudah ada baru membicarakan jaringan. Secara prinsip saya mendukung pembangunan jaringan pipa, tapi harus diperhatikan dulu sumber airnya,” tutur Endang.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Cilegon Ati Marliati mengungkapkan, persoalan banjir dan kekeringan di Kota Cilegon selalu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkot Cilegon sudah mengkoordinasikan dua persoalan itu ke dinas-dinas teknis. Namun, untuk mengatasi itu perlu peran serta bersama. “Tetap harus terlibat secara keselulruhan tidak hanya di dinas teknis saja, dengan lainnya misalnya perusahaan dan masyarakat, sudah kita dorong, saya berharap tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Terkait sejumlah masukan dari DPRD Kota Cilegon, pemerintah harus melakukan pembahasan dengan seluruh OPD. Hal-hal yang menjadi prioritas akan ditindak lanjuti oleh Pemkot Cilegon. “Yang masuk pada RPJMD yang menjadi prioritas,” ujarnya. (Bayu M/RBG)
