SERANG – Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih Syafrudin-Subadri Usuludin meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang untuk menekan angka kemiskinan di Kota Serang.
Kata Kepala Dinsos Kota Serang Syamsuri Dahlan, permintaan itu disampaikan pada rapat dengan tim transisi, Selasa (28/8). “Kami ada rapat bersama tim transisi. Tak hanya Dinsos, tapi semua OPD. Kami diminta untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Syamsuri di kantornya, Rabu (29/8).
Syamsuri mengungkapkan, dari tahun lalu hingga 2018 jumlah rumah tangga miskin di Kota Serang sebanyak 16.390. Namun, jumlah tersebut telah diintervensi oleh program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (jamsosratu), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Dengan begitu, yang tersisa hanya 4 ribu rumah tangga miskin di Kota Serang.
Tahun depan, lanjut dia, Dinsos akan mengintervensi sisanya saja. “Tapi, dari sekarang juga sudah mulai digarap,” urainya.
Untuk melaksanakan program itu, ia mengaku usulan pada APBD 2019 masih dalam proses. Namun, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp5 miliar.
Selain kemiskinan, program-program atau visi misi Dinsos yang disinkronkan dengan visi misi Syafrudin-Subadri, yaitu terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Dari data yang ada, penerima bantuan RTLH tahun depan direncanakan ada 130 rumah yang tersebar di enam kecamatan. Sementara, saat ini hanya 16 rumah yang ada di Kampung Cibening, Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.
Syamsuri menilai, kecamatan yang masih menjadi zona merah dengan tingkat kemiskinan tertinggi masih Kecamatan Kasemen. “Hal tersebut jadi pembahasan dan diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Kasemen terutama kemiskinan,” ujarnya.
Walikota Serang terpilih Syafrudin berencana untuk memperbaiki akses seluruh kecamatan di Kota Serang. Lantaran, akses itu sangat menentukan, baik kesejahteraan masyarakat dan hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan warga.
Kata dia, Kasemen yang disebut wilayah miskin, padahal wilayah pertanian di sana jika digarap bisa menghidupi masyarakat di Kota Serang. “Ini menjadi dilema,” tutur Syafrudin via telepon.
Kata dia, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari tahu permasalahannya dan mencari solusinya. Nanti Pemkot akan mencari tahu kenapa masyarakat Kasemen tidak bisa mengolah lahan pertanian yang ada. Kalau airnya sulit, Pemkot akan carikan solusi agar mengalir ke wilayah persawahan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat sudah bisa terpenuhi. “Dari enam kecamatan, hanya Kasemen yang tertinggal,” ujarnya. (Rostinah/RBG)
