JAKARTA – Calon jamaah haji (calhaj) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, usulan awal dari pemerintah, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 lebih mahal dibandingkan tahun ini.
Usulan BPIH 2019 itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kepada Komisi VIII DPR, Senin (26/11). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong itu berakhir pukul 18.00 WIB. Tidak banyak pertanyaan dari anggota DPR. Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan panitia kerja (panja) BPIH 2019.
Panja bakal bekerja secara maraton mulai hari ini (27/11). Ditemui setelah rapat, Lukman berharap pembahasan BPIH 2019 bisa berlangsung cepat. “Mudah-mudahan estimasi kami akhir Januari 2019 bisa ditetapkan,” kata politikus PPP itu.
Selama Desember, pembahasan BPIH 2019 diupayakan berlangsung secara intensif. Besaran BPIH tahun depan lebih mahal ketimbang tahun ini. Dari nilai dolar AS, rata-rata BPIH 2018 adalah USD2.638/jamaah. Sedangkan tahun depan USD2.675/jamaah.
Sementara itu, dari nilai rupiah, besaran BPIH 2018 rata-rata Rp35,2 juta/jamaah dan tahun depan Rp37,7 juta/jamaah (kurs Rp14.473). Meski begitu, dalam rapat kemarin Lukman menggunakan acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.586. Karena itu, usulan besaran BPIH 2019 yang mencapai USD2.675/jamaah itu setara dengan Rp39 juta.
Kondisi riil BPIH dalam rupiah tentu akan fluktuatif. Sebab, acuan kurs yang dipakai adalah saat jamaah menyetor uang pelunasan. Jadi, CJH sebaiknya berdoa supaya tahun depan kurs rupiah menguat terhadap dolar AS. “Tetapi, sekali lagi ini baru usulan pemerintah,” kata Lukman.
Dia menjelaskan, tahun depan pemerintah mengusulkan supaya pembayaran BPIH tidak lagi ditetapkan dalam mata uang rupiah. Melainkan dolar AS. Sebab, hanya lima persen pembiayaan haji yang menggunakan rupiah. Selebihnya menggunakan mata uang dolar AS dan riyal.
Lukman menceritakan pengalaman tahun ini, di mana BPIH ditetapkan dalam kurs rupiah. Ternyata ada beban biaya menutup selisih BPIH yang dibayarkan jamaah dengan dolar AS. Dana talangan untuk membayar selisih itu diambil dari dana darurat atau safeguarding. Jumlahnya mencapai Rp 550 miliar. Lukman berharap, dengan menggunakan patokan dolar AS, kejadian menomboki selisih dolar AS tersebut tidak terjadi lagi.
Dia menjelaskan penyebab kenaikan BPIH tahun depan. Antara lain, biaya sewa pesawat maupun avtur yang diasumsikan sebesar USD43/jamaah. Kemudian, ada kenaikan transportasi antarkota di Arab Saudi (naqabah) dari semula 555 riyal/jamaah menjadi 896 riyal/jamaah. “(Kenaikan transportasi-red) Karena mereka (naqabah-red) ingin meremajakan bus yang digunakan,” tuturnya. Selain itu, ada kenaikan biaya tenda di Arafah.
Menurut Lukman, biaya tenda di Arafah mengalami kenaikan 50 riyal dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, total biaya tenda menjadi 250 riyal/jamaah. Kenaikan biaya tenda itu merupakan konsekuensi dari adanya peningkatan fasilitas. Lukman mengatakan, dengan kenaikan tersebut, seluruh tenda di Arafah bakal dilengkapi AC atau pendingin udara.
Fasilitas AC itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas di Arafah. Sehingga, diharapkan bisa menambah kenyamanan bagi jamaah. Khususnya jamaah lansia atau berisiko tinggi. Sementara itu, layanan katering tidak ada perubahan. Selama di Makkah, jamaah bakal mendapatkan layanan katering sebanyak 40 kali.
Terkait dengan kuota haji, Lukman mengatakan, tidak ada perubahan. Dia mejelaskan, total kuota jamaah haji Indonesia tahun depan tetap 221 ribu. Kuota itu terbagi menjadi dua. Untuk jamaah reguler sebanyak 204 ribu jamaah dan haji khusus 17 ribu jamaah.
Terkait dengan skema pengisian kuota, Kemenag juga tidak melakukan perubahan. Skemanya tetap seperti tahun ini. Begitu pula dengan pelunasan BPIH 2019 juga tetap dibuka dalam dua tahap seperti tahun ini.
Pelunasan tahap pertama diberikan kepada jamaah lunas tunda tahun sebelumnya dan jamaah masuk kuota berangkat 2019. Ditambah jamaah cadangan yang diambil dari porsi berangkat 2020 sebanyak lima persen.
Kemudian, pelunasan tahap kedua dibuka untuk jamaah yang sudah pernah berhaji dan masuk porsi berangkat pada 2019. Selain itu, penggabungan mahram, suami-istri, atau anak dengan orangtuanya. Lalu, diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami gagal sistem pelunasan pada tahap pertama, jamaah lansia minimal berumur 75 tahun dan pendampingnya. Serta untuk penggantian jamaah haji yang sudah melunasi BPIH 2019 tetapi meninggal dunia sebelum keberangkatan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengomentari pembayaran BPIH yang kembali menggunakan mata uang dolar AS. Dia mengatakan, kebijakan itu tidak melanggar aturan. Dia juga menyinggung besaran BPIH tahun depan yang diusulkan ada kenaikan. “Ini baru pembahasan awal,” kata politikus Gerindra itu.
Dia mengatakan, setelah penyampaian usulan itu akan disusul dengan pembahasan-pembahasan lebih lanjut di tingkat panja. (JPG/RBG)
