SERANG – Dari penyerapan anggaran 43 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten, sembilan OPD masih tergolong rendah. Melalui rapat pimpinan OPD yang dilaksanakan Senin (4/3), sembilan OPD itu diminta untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.

Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, realisasi belanja daerah tidak sesuai dengan target. “Untuk itu, kami akan lakukan upaya percepatan,” tegas Ino usai rapat pimpinan OPD di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (4/3).

Ino mengatakan, lantaran masih ada serapan anggaran di OPD yang lambat, maka daya serap Pemprov Banten juga tidak sesuai target. Dari sembilan OPD yang serapannya lambat, deviasi paling tinggi yakni Dinas Kesehatan Banten, sekira 17 persen. Hal itu terjadi karena anggaran yang ada di Dinkes belum disebar ke puskesmas-puskesmas.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Asda II Pemprov Banten ini mengatakan, banyak juga OPD yang deviasinya nol. Diperkirakan bulan ini atau bulan depan, deviasi setiap OPD akan rendah.  

Ia menguraikan, realisasi pengeluaran uang per tanggal 28 Februari sebesar Rp769,81 miliar atau 6,33 persen dari pagu Rp12,15 triliun. Sedangkan untuk pendapatan daerah sudah mencapai 11,96 persen atau Rp1,41 triliun dari target Rp11,83 triliun.

Selain mendorong agar serapan anggaran di setiap OPD baik, Ino juga meminta OPD penghasil pendapatan untuk terus meningkatkan capaian pendapatan daerah. Berdasarkan data, capaian pendapatan asli daerah sudah mencapai 12,65 persen atau Rp929,33 miliar dari target Rp7,34 triliun. Sedangkan untuk dana perimbangan, realisasinya mencapai 10,82 persen atau Rp484,86 miliar dari pagu Rp4,48 triliun. Sementara capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19,59 miliar atau 6,46 persen dari target Rp6,07 triliun.  (Rostinah)