Sekolah pangreh praja berdiri. Reformasi birokrasi pun diberlakukan. Pejabat bupati tidak selalu harus darah biru (bangsawan) atau trah pejabat tinggi.
KEN SUPRIYONO – Serang
Bandul jam menunjuk pukul 13.30 WIB, Selasa (2/4) siang. Lalu lalang kendaraan cukup padat melintas di Jalan Ahmad Yani, Cipare, Kota Serang. Tempat Markas Polres Serang berdiri. Gedung yang sebelum tahun 1949 dijadikan pusat pendidikan calon pegawai pemerintah Kolonial Belanda.
Di pelataran Mapolres Serang, beberapa calon anggota polisi berbaris rapi. Mereka tengah mengikuti pengarahan tes seleksi calon anggota Polri. Pengarahan itu tepat di depan halaman aula Polres Serang. Ruangan yang pada era 1900-an dijadikan ruang utama pendidikan pangreh praja. Tepatnya, setelah pada 5 Oktober 1908 gubernur jenderal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1, pendirian Opleidingen School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai pada zaman Hindia Belanda.
Teriknya cuaca Serang terekam dalam dokumen notulensi pendirian OSVIA. Catatan yang menunjukkan silang pendapat atas pendirian sekolah tersebut. Udara yang panas jadi dalih kelompok yang kontra untuk menolak pendirian OSVIA di Serang. Juga dalih masyarakat Serang yang homogen dan mayoritas petani. Pandeglang dan Bogor jadi alternatif pilihan.
Dalam perjalanannya, alasan itu tak cukup kuat untuk mewujudkan pendirian OSVIA di Serang. Pertimbangan politis lebih dikedepankan. Serang adalah ibukota Residen Banten. Pusat kota yang banyak ditinggali keluarga pejabat kolonial.
Catatan sejarah pendirian OSVIA, kata sejarawan Banten Mufti Ali, diawali proses panjang dengan studi kelayakan. Juga perdebatan alasan pemilihan lokasi. Silang pendapat terlihat dari dokumen seperti notulensi rapat, dengar pendapat dengan Raad van Nederlanlansch-Indie dari Direktur Pertanian, catatan Departemen OEN, dan catatan dari Dinas Pemerintahan Dalam negeri.
“Saya memilki kesan bahwa keputusan untuk membangun OSVIA di Serang cukup alot,” kata Mufti.
Penulis buku Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 menyebut, masa itu, biaya OSVIA sepenuhnya ditanggung pemerintah kolonial. Ada enam lokasi di seluruh Indonesia (Hindia Belanda). Yakni, Serang, Bandung, Magelang, Madiun, Blitar, dan Probolinggo.
Siswa OSVIA tidak hanya dari Serang. Pada surat resmi 27 Mei 1910 gubernur jenderal yang Mufti simpan salinannya menyebut, meminta agar calon siswa dari Lampung dan Palembang dapat diterima OSVIA di Serang. Permintaan lain, penggunaan bahasa Jawa Serang sebagai bahasa pengantar dan bantuan subsidi untuk pesta pembukaan sekolah.
Bahkan dalam dokumen lain, ada surat pemerintah kolonial yang mengizinkan satu orang Aceh atas nama Teuku Bahron. Juga dua orang Kalimantan Barat atas nama Urai Muhsin dan Urai Abu Bakar untuk masuk OSVIA di Serang.
Sebagai sekolah calon pangreh praja, siswa OSVIA mendapat pelajaran berbagai disiplin ilmu. Mulai dari ilmu pemerintahan, hukum, bahasa Belanda, ilmu ukur tanah, dan ukur permukaan air. Lalu, pembuatan garis dan peta hingga pengetahuan alam dan ilmu pertanian.
Menurut peneliti Banten Heritage Dadan Sujana, siswa-siswa OSVIA dididik sangat disiplin. Direktur sekolah dan pengajarnya tidak hanya memantau siswa mengerjakan tugas. Akan tetapi, ketepatan siswa dalam menyelesaikannya. Termasuk pengawasan secara ketat kehidupan asrama siswa. “Belanda masa itu sangat terencana dan terarah,” katanya.
Pendirian OSVIA tidak lepas dari kebutuhan Pemerintah Belanda, tetapi memanfaatkan sistem aristokrasi yang ada dari keluarga bangsawan untuk menjalankan administrasi kolonialnya. Sifat eksklusif golongan sosial dijaga. Caranya, dengan memberikan jabatan-jabatan yang tinggi hanya kepada para kerabat raja saja. Lalu, menunjukkan hubungan kekerabatan tersebut sebagai syarat siswa sekolah untuk pegawai pangreh praja.
Lantaran itu, Dadan menduga, banyak bupati masa itu yang sebenarnya kalangan masyarakat biasa. Namun, setelah Belanda mengangkatnya sebagai pejabat, yang bersangkutan mengubah namanya dengan tambahan gelar.
Kata Dadan, banyak bupati di Banten yang mengaku berasal dari keturunan Siliwangi dan Sultan Banten. Padahal, asal muasal tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan. “Di Banten sangat sedikit para bupati yang dari Banten, kebanyakan dikirim dari Priangan,” katanya.
Seiring perubahan yang terjadi, pemerintah Hindia Belanda melakukan reformasi di bidang birokrasi. Pada tahun 1915, prinsip pewarisan jabatan dihapuskan. Alasannya, tidak sesuai lagi dengan birokrasi modern.
“Sistem ini membuat seseorang untuk menjadi bupati tidak harus dari kalangan bangsawan,” katanya.
Pandangan Dadan dipertegas tulisan Usmeadi dalam buku Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi untuk Pangreh Praja Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Serang Banten tahun 1900-1927. Ia menyebut, pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan baru, seorang calon bupati harus memenuhi syarat-syarat seperti cakap, rajin, loyal, mampu berbicara bahasa Belanda. Tidak harus keturunan seorang bupati, dan telah menjadi wedana atau patih minimal dua tahun serta pendidikan minimal lulusan OSVIA. (Tulisan kedua dari tiga tulisan/bersambung)
