CILEGON – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Cilegon meminta Ratu Ati Marliati didiskualifikasi sebagai wakil walikota Cilegon terpilih. Terpilihnya Ati pada pemilihan 12 April lalu dinilai menyalahi aturan atau cacat hukum sehingga tidak sah menjadi wakil walikota sisa periode 2016-2021.
Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDIP Kota Cilegon Tubagus Amri Wardhana mengatakan, pada pemilihan wakil walikota yang dilakukan DPRD Kota Cilegon, panitia pemilihan (panlih) dinilai lalai sehingga menetapkan dan meloloskan Ati sampai memenangkan proses pemilihan. “Kami meminta Bu Ati didiskualifikasi. Di sini ada pelanggaran,” ujar Amri, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPC PDI Perjuangan, Senin (20/5).
Pelanggaran yang dimaksud Amri, rekomendasi dari Partai Golkar yang mengusung Ratu Ati Marliati bukan dikeluarkan oleh tingkat pusat melainkan hanya rekomendasi di tingkat kepengurusan DPD Kota Cilegon dan DPD Provinsi Banten.
Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 176 ayat 1 dan 2, bahwa pencalonan harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat. “Namun, dalam pencalonan kami temukan fakta bahwasanya rekomendasi yang didapatkan Ratu Ati Marliati tidak langsung dari pengurus pusat,” terangnya.
Atas dasar itulah, Amri menilai lambannya SK pelantikan Ati disebabkan oleh adanya dugaan pelanggaran. Berbeda hal dengan kandidat yang diusung oleh PDIP, Reno Yanuar. Kata dia, Reno maju pada pemilihan sesuai dengan ketentuan dan menyertakan dukungan dari DPP PDIP. “Harusnya (Ati-red) didiskualifikasi. Makanya, gubernur hingga saat ini belum menandatangani SK pelantikan,” imbuhnya.
Berdasarkan fakta yang ada, kata Amri, PDIP akan melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak menerbitkan SK Pelantikan dan membatalkan keputusan Panlih Wakil Walikota Cilegon Periode 2019-2021 yang memenangkan Ratu Ati Marliati.
“Apabila tidak dibatalkan dan SK dari Mendagri dikeluarkan, maka kami nyatakan bahwasanya pemilihan wakil walikota Cilegon telah melanggar undang-undang atau cacat secara hukum yang berlaku,” katanya.
Amri juga menegaskan, yang berhak menduduki secara de facto dan de jure adalah calon lain, yakni Reno Yanuar. Ia beralasan, jika dilakukan pemilihan ulang tidak mungkin karena ini bukan proses yang salah, melainkan panlih yang menetapkan orang tidak yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kita juga tidak tahu kenapa waktu itu terkesan dipaksakan lengkap persyaratan. Jadi, kami intinya meminta Bu Ati didiskualifikasi,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Sutisna Abas menantang balik DPC PDIP Kota Cilegon untuk membuktikan tuduhannya terkait tidak adanya rekomendasi dari DPP Partai Golkar. “Ya, harus dibuktikan dulu. PDIP punya bukti atau tidak? Kalau tanpa bukti kan opini namanya,” katanya.
Sutisna mengaku enggan berkomentar lebih jauh mengenai keinginan DPC PDIP mendiskualifikasi Ati. Menurutnya, jangan sampai apa yang disampaikan PDIP mengandung unsur kebohongan atau hoax. “Ini kan bulan Ramadan. Jangan buat kisruhlah. Jangan buat hoax,” terangnya.
Saat ditanya mengenai kebenaran Ratu Ati tak memiliki rekomendasi DPP sebagaimana tudingan PDIP. Sutisna mengaku enggan menanggapi opini. Ia pun enggan membuktikan dukungan DPP ke Ratu Ati Marliati. “Jangan kami dulu yang membuktikan. Tanya PDIP, apakah punya bukti atau tidak? Baru kita jawab,” imbuhnya.
Diketahui, pada 12 April 2019, DPRD Kota Cilegon menggelar pemilihan wakil walikota. Ada dua kandidat yang maju, yakni Ratu Ati Marliati yang diusung Partai Golkar dan Reno Yanuar yang didukung PDIP. Dari 34 anggota DPRD, Ati meraih suara 28 suara dan Reno meraih enam suara. (fdr-ibm/ira)
