SERANG – Pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Demikian disampaikan Isma Yatun, anggota V BPK RI, pada acara serah terima jabatan kepala Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten dari Hari Wiwoho ke Agus Chotib di aula kantor BPK RI Perwakilan Banten, Rabu (31/7).
“Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Dari aspek perkembangan proses penindakan pemerintah daerah atas rekomendasi LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata persentase penyelesaian di 81,57 persen,” kata Isma
Ia melanjutkan, setelah menyerahkan opini laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK RI melalui perwakilan Banten saat ini sedang melakukan pemeriksaan kinerja pada tahap pendahuluan. Pertama, pemeriksaan terhadap kinerja atas pengelolaan APBD dikaitkan dengan capaian indeks pembangunan manusia (IPM).
Kedua, pemeriksaan kinerja pengelolaan di bidang kesehatan, pemeriksan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, pemeriksaan kinerja atas operasional perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam rangka penyediaan air bersih kepada masyarakat.
“Kemudian, yang terakhir adalah pemeriksaan kinerja atas pengelolaan investasi PT BGD (Banten Global Development-red),” ungkapnya.
Isma menambahkan, setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan amanat dan mandat konstitusi. BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. “Hasil pemeriksaan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut, hasil pemeriksan merupakan tantangan terbesar bagi BPK yang senantisa meningkatkan efektivitas pengendalian mutu, maupun peningkatan efektivitas kualitas pemeriksaan,” ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Banten Agus Chotib belum bersedia memberikan tanggapannya terkait pesan dari BPK RI. Ia hanya mengaku siap menjalankan tugas barunya di Banten. “Mohon doanya ya,” katanya.
Usai sertijab, Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi membenarkan, ditemukan ada masalah dalam pengelolaan keuangan PT BGD. Berdasarkan audit yang dilakukan pihaknya tahun lalu, ketidakberesan itu sebagian besar terjadi pada pengelolaan kerja sama operasional (KSO). “Hasil audit kita tahun lalu memang ditemukan ada permasalahan pengelolaan keuangan. Tentu kebanyakan di pengelolaan KSO,” tuturnya.
Hasil pemeriksaan itu juga sudah diketahui oleh manajemen PT BGD. Dia meyakini, saat ini BGD sudah tahu apa-apa yang harus diperbaiki dan bagaimana harus berbuat. “Tentu harus menjadi perhatian BGD ke depan untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya. BGD harus melakukan pembenahan, baik pengelolaan keuangannya termasuk pengelolaan orientasi bisnisnya,” ujarnya.
Terkait BGD, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov akan melakukan pembenahan terhadap BGD. Pihaknya tak akan mengintervensi ketika BPK melakukan pemeriksaan terhadap BGD. Pun demikian, Pemprov menghormati proses hukum terkait dugaan KSO fiktif di BGD yang sedang didalami Polda Banten.
“Taat asas, taat hukum, jadi perspektif hukum dalam rangka itu tentu akan sangat kita patuhi. Di samping itu, kita juga mengupayakan langkah-langkah perbaikan kalau memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan perbaikan di sana-sini. Sehingga, harapan semua menjadi lebih baik,” tegasnya. (den/aas/ira)
