SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten saling menyalahkan terkait 600 ribu lebih warga Banten yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Padahal, Pemprov Banten memiliki program kesehatan gratis bagi warga miskin yang belum terkover BPJS Kesehatan. Sementara 600 ribu warga Banten itu, tidak semuanya warga miskin sehingga harus diverifikasi dan validasi.
Menurut Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), drg Rostina, ada sekira 600 ribu warga Banten yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan hingga 2019. Dari jumlah tersebut, Pemprov hanya akan menjamin atau membayar iuran bagi warga miskin yang terverifikasi.
“Kami sudah menyampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Banten agar data tersebut diverifikasi. Jika sudah ada data by name by NIK (warga miskin) akan langsung kami daftarkan ke BPJS Kesehatan. Jika data kami terima pada 25 Agustus maka penduduk tersebut bisa kami daftarkan pada 1 September mendatang,” kata Rostina kepada wartawan, Selasa (13/8).
Ia menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang dipimpin langsung Sekda Banten. Dalam rakor tersebut, Dinsos diberikan waktu satu minggu untuk verifikasi dan validasi (verivali) 600 ribu warga Banten yang belum terkover BPJS Kesehatan. “Harusnya minggu ini hasil verivali sudah diserahkan ke Dinkes, tapi belum juga ada kejelasan,” jelas Rostina.
Terkait anggaran verivali data, Rostina mengaku, Dinkes siap menanggung biaya yang dikeluarkan Dinsos. Itu dilakukan lantaran Dinkes tidak memiliki kewenangan melakukan verivali data warga miskin calon penerima program kesehatan gratis. “Dinsos yang punya kewenangan, tapi mereka beralasan tidak ada anggaran, padahal kami (Dinkes) yang akan siapkan anggarannya. Saya sudah sampaikan hal itu ke Bappeda,” tuturnya.
Hingga saat ini, tambah Rostina, sudah tercatat 706.169 orang warga Banten yang mendapatkan layanan kesehatan gratis atau penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemprov Banten. Jumlahnya akan bertambah bila dari 600 ribu warga yang belum terkover BPJS Kesehatan, sebagiannya adalah warga miskin.
“Kami tinggal menunggu datanya dari Dinsos Banten. Setelah itu, langsung kami daftarkan ke BPJS. Iurannya kami bayar,” ujarnya.
Dinkes Banten, tutur Rostina, memiliki anggaran sebesar Rp150 miliar untuk program kesehatan gratis dari APBD 2019. “Anggarannya akan ditambah Rp50 miliar dalam APBD Perubahan 2019,” tambah Rostina.
Terpisah, Kepala Bidang Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Dinsos Banten Budi Darma mengaku heran dengan Dinkes Banten. Menurutnya, Dinkes terkesan menyalahkan Dinsos, padahal verifikasi data tidak bisa dilakukan secara mendadak.
“Kami belum melakukan verifikasi dan validasi data seperti yang diminta Dinkes. Bukan kewenangan dan bukan tugas Dinsos Banten melakukan itu, tapi Dinsos kabupaten kota,” jelasnya.
Diungkapkan Budi, tidak ada dasar hukum yang memerintahkan Dinsos Banten melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. “Sesuai UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, verivali kewenangan Dinsos kabupaten kota. Itupun hanya mendata kemiskinan, tidak mendata yang lain-lain,” bebernya.
Ia menambahkan, Dinsos kabupaten kota memverivali data kemiskinan pada Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. Kalau yang 600 ribu orang itu memang masuk kriteria kemiskinan, pasti akan dimasukkan ke data BDT Kemensos, setelah masuk ke dalam BDT maka secara otomatis mereka akan berhak menjadi PBI JKN (penerima bantuan iuran-jaminan kesehatan nasional) yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Jadi aneh Dinkes ini, menyalahkan Dinsos Banten. Memangnya Dinkes pernah menganggarkan untuk verivali di kabupaten kota? Enggak pernah tuh. Proses verivali 600 ribu orang itu butuh waktu dan biaya yang tidak kecil. Jadi, Dinkes harusnya duduk bareng dulu, nanti kami fasilitasi koordinasi dengan Dinsos kabupaten kota,” tegasnya. (den/air/ira)
