SERANG – Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) turun. Dari target 75 persen di triwulan III ini, Pemprov Banten baru merealisasikan 61,95 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengakui adanya penurunan pendapatan dari BBNKB. “Ya banyak faktornya. Salah satunya daya beli masyarakat turun karena tahun ini adalah tahun politik,” ujar Opar, Minggu (22/9).
Opar mengatakan, dari target Rp2,02 triliun, hingga saat ini realisasinya baru Rp1,67 triliun. Dengan begitu ada deviasi sekira 13,05 persen.
Namun, kata dia, hal itu tidak hanya terjadi di Banten saja, tapi secara nasional. Naiknya BBNKB dari sepuluh persen menjadi 12,5 persen sejak Maret lalu. “Banten sama dengan Jawa Barat. Jawa Barat memberlakukan April. DKI Jakarta juga sekarang sudah sama,” ujarnya.
Ia mengatakan, provinsi se-Jawa sepakat penerapan BBNKB I sebesar 12,5 persen. Namun, DKI Jakarta lambat menerapkan hal itu dengan alasan belum ada persetujuan dari Dewan. Namun, bulan ini, DKI Jakarta juga akhirnya menerapkan BBNKB sebesar 12,5 persen.
Kata dia, apabila tidak ada kesamaan besaran BBNKB, maka bisa saja masyarakat lebih memilih membeli kendaraan di daerah yang lebih rendah. “Tapi, sekarang sudah sama,” terang Opar.
Ia mengatakan, untuk mengejar deviasi BBNKB, pihaknya berupaya memfasilitasi para diler dengan masyarakat. Salah satu event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pameran kendaraan di Mall of Serang. Diharapkan, dengan adanya kegiatan itu, masyarakat tertarik untuk membeli kendaraan baru. “Kami membantu dalam bidang apa pun yang bisa dibantu. Di situ pemerintah hadir,” tuturnya.
Namun, ia menjelaskan, BBNKB bukan satu-satunya pendapatan Pemprov. Pihaknya justru menekankan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Realisasi pendapatan dari PKB hingga saat ini, yakni 72,23 persen atau Rp1,99 triliun dari target 75 persen atau Rp2,07 triliun. Meskipun ada deviasi Rp76,68 miliar atau 2,77 persen, tapi Opar optimistis mampu mencapainya. “Masih ada waktu sebelum triwulan tiga berakhir. Kekejar itu,” terangnya.
Berbeda dengan pajak yang sifatnya memaksa, ia mengatakan, Pemprov juga mengelola retribusi. “Retribusi tidak bisa dipaksakan, tapi potensinya bisa digali,” tutur Opar.
Pria yang menjadi eselon II sejak 2004 itu mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, ada tiga jenis retribusi yang dikelola Pemprov, yakni jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD).
Opar mengatakan, dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan bahu jalan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Kami akan membantu untuk mendata potensi seperti persil atau akses masuk dan baliho atau reklame yang mungkin belum terdata pada wilayah jalan kewenangan Provinsi Banten sepanjang 762,02 kilometer dengan 77 ruas jalan,” terangnya.
Hal itu akan dilakukan dengan memberikan tugas kepada 11 UPTD PPD Bapenda untuk melakukan pendataan. Hasilnya akan diserahkan ke Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti.
Kata dia, ada beberapa potensi untuk PAD yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun, hal itu tak tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, pihaknya hanya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009. “Selama belum ada revisi, kami tidak bisa pungut,” tuturnya.
Opar mengatakan, optimalisasi PAD dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengaku, realisasi retribusi yang dikelola Dishub mencapai 106 persen dari target Rp196 juta. Retribusi yang dikelola Dishub baru hanya satu jenis layanan saja, yakni angkutan umum. “Kami akan terus menggali potensi. Salah satunya menunggu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat,” terangnya. (nna/air/ira)
