LEBAK – Pemkab Lebak menghadapi tantangan tingginya prevalensi perokok. Menurut laporan Badan Pusat Statistisk (BPS), pervalensi perokok di kabupaten Lebak pada tahun 2017 adalah 36,84%, di atas rata-rata Provinsi Banten (31,5%) dan prevalensi Indonesia (28,9%).
Dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun sebanyak 876,653 jiwa, jumlah perokok di Lebak diperkirakan sekitar 322,941 jiwa. Dengan rata-rata konsumsi 86 batang rokok per minggu atau 12 batang per hari, penduduk Lebak mengkonsumsi 27 miliar batang per minggu atau 111 miliar batang per bulan.
Dr. Firman, Kabid Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Lebak menyatakan, prevalensi merokok di Lebak meningkat dari 34,7% tahun 2007 menjadi 35,3% tahun 2013. “Memang perlu ada aturan yang memaksa untuk mendorong orang meninggalkan kebiasaan merokok. Masyarakat perlu menerapkan pola hidup sehat,” ujarnya dikutip dari siaran pers Pusat Kajian Kesehatan (Puskakes) Uhamka.
Tingginya prevalensi dan tingkat konsumsi rokok berkaitan erat dengan masih tingginya berbagai penyakit tidak menular (PTM), seperti stroke, hipertensi, dan gangguan pada jantung. Maka penanganan masalah rokok menjadi penting di Lebak. Apalagi hingga saat ini, Lebak merupakan salah satu dari 3 daerah di Banten yang belum memiliki peraturan daerah soal rokok seperti diamanatkan oleh UU Kesehatan.
Fakta ini pula yang mendorong Pemkab Lebak bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka untuk menyelenggarakan pertemuan lintas organisasi perangkat daerah untuk memasukkan rancangan pembuatan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), belum lama ini.
Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum dan Kesra, Sekretariat daerah (Setda) Lebak, Dedi Lukman Indepur menyatakan, Pemkab Lebak berkomitmen terhadap pengendalian konsumsi rokok. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan visi Kabupaten Lebak untuk mewujudkan Lebak kota sehat dan bersih.
Dedi mengucapkan apresiasi kepada Uhamka yang akan membantu menyusun naskah akademik dan draft rancangan peraturan dearah soal KTR.
Lina Budiarti, Kepala Bagian Hukum Pemda Lebak, menyampaikan bahwa rancangan peraturan daearh soal kawasan tanpa rokok ini akan dimasukkan sebagai salah satu usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2020. Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menyambut baik inisiatif untuk menyusun soal Perda KTR ini. (aas)
