SERANG– Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sepanjang 2019 telah meningkatkan status dua perkara dugaan korupsi menjadi penyidikan. Dua perkara itu, yakni penyimpangan dana PT LKM Ciomas tahun 2016 senilai Rp1,8 miliar dan dugaan penjualan lahan negara di Bojongmenteng, Kabupaten Serang.
“Perkara tersebut (penjualan lahan Bojongmenteng-red) sudah naik tahap penyidikan namun belum menetapkan tersangka,” kata Azhari.
Sedangkan, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka pada perkara penyimpangan dana PT LKM Ciomas. Yakni, Direktur PT LKM Ciomas Tb Boyke F Sandjadirja dan Kabag Dana PT LKM Ciomas Najarudin.
Perkara korupsi ini sebelumnya telah diadili di Pengadilan Tipikor Serang. Kabag Kas PT LKM Ciomas Ahmad Tamami duduk sebagai pesakitan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Tamami bersalah. Dia divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Tamami juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp577 juta lebih subsider satu tahun penjara.
Pada persidangan tersebut, Boyke dan Najarudin juga disebut-sebut sebagai sosok yang turut bertanggung jawab. Sehingga, penyidik kembali membuka penyidikan baru terkait perkara korupsi tersebut.
Selain penyidikan, Kejari Serang menyelidiki dugaan penyimpangan dana Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Tetapi, penyelidikan tersebut diserahkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kabupaten Serang. “Diserahkan ke APIP karena alat buktinya dinilai kurang,” kata Kajari Serang Azhari, Jumat (6/12).
Sepanjang 2019 ini juga Kejari Serang telah merampungkan penuntutan dua perkara korupsi. Pertama, kasus pungli korban tsunami Selat Sunda di RS dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang tahun 2018. Dalam perkara, itu tiga orang duduk sebagai terdakwa. Yakni, Tubagus Fathullah yang berstatus aparat sipil negara (ASN) di RSDP Serang, Budiyanto, dan Indra Juniar selaku pegawai CV Noval Zaidan.
Fathullah divonis 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan Budiyanto dan Indra Juniar Maulana yang merupakan pengangkut jenazah dan pelayanan mobil jenazah divonis 10 bulan penjara.
Kedua, perkara pungli pinjaman ASN pada UPT Dindikbud Taktakan, Kota Serang tahun 2017. Oknum guru SD di Kecamatan Taktakan Adang Suganda dan bendahara UPT Dindikbud Kecamatan Taktakan Edy Purwanto dinyatakan bersalah. Keduanya telah divonis 14 bulan penjara. “Kedua perkara tersebut sudah inkrah untuk tahun ini,” ujar Azhari didampingi Kasi Pidsus Kejari Serang Sulta Donna Sitohang.
Sementara proses penuntutan, Kejari Serang masih menyisakan dua perkara. Yakni, dugaan perkara korupsi kegiatan bendung irigasi Cihara, di Kabupaten Lebak tahun 2016 senilai Rp3,5 miliar, dugaan korupsi dana Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang tahun 2016.
Perkara bendungan irigasi Cihara telah rampung diadili Pengadilan Tipikor Serang. Namun, perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap lantaran dalam proses banding. Dalam perkara, itu Cepi Saefudin selaku pelaksana proyek, pejabat pembuat komitmen (PPK) Ade Pasti Kurnia, Konsultan Program Hendi Suryadi dan Direktur CV Karya Pratama Konsolindo Achmad Ginanjar Pratama dijerat sebagai terdakwa.
Sedangkan perkara dugaan korupsi Desa Pudar masih diadili. Perkara yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp531 juta telah menyeret Kades Pudar Jaed Muklis. “Perkara tersebut masih berjalan di pengadilan,” kata Azhari.
Selama 2019, Kejari Serang juga telah menyelamatkan lebih dari Rp5 miliar keuangan negara dari perkara korupsi. “Yang terbesar yaitu dari perkara Koruptor shelter tsunami Labuan. Terdakwa Takwin Ali Muchtar telah mengembalikan uang yang dikorupsinya sebanyak Rp4,678 miliar,” tutur Azhari. (mg05/nda/ags)
