SERANG – Banten memiliki banyak potensi, mulai dari pelabuhan hingga bandar udara. Untuk pengembangan potensi itu, perlu sinergi antara Pemprov Banten dengan pemerintah kabupaten kota di Banten. Sinergi perlu dibangun agar Pemprov dan kabupaten kota memiliki kesamaan dalam arah pembangunan.

“Jangan hanya gara-gara bantuan keuangan turun, dianggap kami tidak baik-baik dengan kota kabupaten,” ujar Gubernur Wahidin Halim saat sambutan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Provinsi Banten tahun 2021 di Hotel Swiss-Bellin, Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (18/12).

Kata dia, apabila pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov rampung, maka bersama dengan pemerintah kabupaten kota akan membangun jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Namun, hal itu bisa terjadi apabila ada sinergisme dan keterbukaan.

Kota Serang, tambah WH, adalah ibukota Provinsi Banten. “Ini terbuka saja kepada Walikota (Walikota Serang Syafrudin-red). Orang menunggu. Lebih bagus kota di Jayapura di Papua,” tandasnya di hadapan Walikota Serang.

Selain Walikota Serang Syafrudin, hadir juga Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban, para pejabat Pemprov Banten, tokoh masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, serta tamu undangan lain.

Ia mengaku, masih melihat banyak sampah di Kota Serang. Selain itu, angkutan kota bertumpuk-tumpuk tidak dikendalikan. Pasar juga masih belum tertangani.

“Saya bangun Banten Lama untuk meningkatkan kedatangan (orang ke Kota Serang-red). Dan itu harus dimanfaatkan oleh Walikota Serang. Jalannya sudah kami bantu. Serang Timur kami bantu. Nah, itu diteruskan,” ujar WH.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang dan Provinsi Banten untuk mengevaluasi mana yang tidak bisa dikerjakan Pemkot Serang. “Pemprov yang tanggung dananya, tapi dilaksanakan bersama. Jangan sampai ada kemarin investor China datang tanya mana ibukotanya, saya bilang itu tuh di Tangerang ibukotanya di BSD. Ini mah bukan kota. Tapi, saya enggak bilang kampung juga, takut dimarahi walikota. Ini (Kota Serang-red) tempat kantornya saja,” tutur WH tertawa.

Mantan walikota Tangerang itu meminta Walikota Serang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk membangun Kota Serang. Ia juga menugaskan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy untuk melakukan koordinasi.

“Pembenahan, melakukan penetrasi, termasuk juga bagaimana kota yang dipersyaratkan. Misalnya, saluran airnya, gotnya, pedestriannya, terminal, jalannya. Saya lebarin jalan Banten Lama sampai KP3B. Kalau sudah dilebarin, jangan dikasih ke pedagang. Diisi gubuk-gubuk, tenda-tenda yang sampai pagi enggak diambil. Harus dibersihkan. Ojo kendor. Semangat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar WH disambut gelak tawa hadirin yang mendengarnya.

Ia juga meminta Walikota melihat BSD, Kota Tangerang, dan Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku akan mengizinkan Walikota dan Bappeda untuk studi banding selama seminggu.

WH mengakui APBD Kota Serang memang agak kurang. “Kalau saya bilang enggak ada, nanti dianggap menghina. Tidak cukup uang dia. Saya bilang sama Pak Sekda, sama Pak Wagub, bantulah. Karena yang cuma punya dana kita,” tuturnya.

Kata dia, pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov akan rampung tahun depan, sekolah sudah digratiskan, dan Pemprov juga akan membangun rumah sakit terbaik di Indonesia dengan delapan lantai.

“Kita (Pemprov-red) masih punya saldo. Ke depan, masih punya tabungan. Angka kita masih Rp13 triliun. Leluasa. Untirta juga kita bantu supaya menjadi universitas terbaik di Indonesia sama UIN SMH Banten. Sport center tiga tahun selesai. Jadi, jangan malu-malu minta bantuan ke Pemprov, tapi dengan catatan bawa proposal yang masuk akal,” ujar WH.

Mantan anggota DPR RI itu juga meminta Pemkot Serang untuk segera memproses permohonan bantuan ke Pemprov. Namun, jangan beranggapan Pemprov tidak perhatian.

“Kita perhatian. Kalau perlu saya yang jadi wakil walikotanya. Sama-sama merumuskan satu meja apa yang jadi persoalan. Yang penting ojo kendor,” tuturnya disambut tepuk tangan.

Begitu pun Pandeglang dan Lebak, tambah WH, Pemprov memberikan perhatian yang sama. Kalau sekarang bantuan keuangan masih terbatas karena Pemprov disibukkan dengan tanggung jawabnya, tapi 2021 sudah bisa selesaikan.

Saat diwawancarai, WH mengatakan, sebagai ibukota Banten, Kota Serang harus memenuhi syarat sebagai ibukota. Misalnya, jalannya bagus, jalannya lebar, pedestriannya bagus, tidak ada sampah, saluran air bersih, tanaman bagus dan indah, serta tertib dan teratur. “Kota harusnya begitu. Dengan begitu, kota menjadi pusat perdagangan dan jasa biar cepat maju,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut WH, Pemprov mendorong walikota untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, seperti penyediaan fasilitas kota yang memadai, menangani kebersihan, transportasi, dan air minum. “Perlu kita bantu nanti. Kerja sama dari sisi perencanaannya,” ujar WH.

Kata dia, bentuknya nanti bisa berupa bantuan keuangan atau program yang dikerjakan Pemprov di Kota Serang. Ia menyebutkan, jalan di Serang Timur diperbaiki Pemprov.

Ia mengatakan, ketika urusan Pemprov semakin berkurang, maka Kota Serang akan dibantu sebagai ibukota Provinsi Banten, termasuk daerah-daerah lain yang perlu didorong. “Paling tidak, konsep kota harus jelas, tersedia taman, ruang publik, transportasi, bisa mengatasi kemacetan, dan persoalan sampah. Bukan hanya soal membersihkan sampahnya, tapi juga tempat pembuangan sampah harus disiapkan. Kota wisata dengan mengoptimalkan Banten Lama. Kota harus bisa menjamin rasa aman dan betah untuk tinggal di kota itu. Kota itu heterogen, suasana komunikasi dan kedamaian antar penghuninya terbangun di situ,” tandasnya.

TIDAK DIAM

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengaku senang lantaran Kota Serang akan menjadi prioritas Pemprov tahun 2021. Hal itu memang sudah menjadi harapan Pemkot Serang serta masyarakat Kota Serang.

Selama ini, ia mengatakan, Pemkot belum bisa melakukan percepatan pembangunan lantaran APBD Kota Serang masih kecil dan bantuan keuangan yang digelontorkan Pemprov juga masih kecil untuk Kota Serang. “Tentu harus dibantu,” ujarnya.

Apabila, lanjut Syafrudin, Kota Serang lahir berdasarkan tuntutan undang-undang. Maka, sudah selayaknya Pemprov juga mempunyai tanggung jawab dalam mempercepat pembangunan di Banten. Apabila hanya mengandalkan APBD Kota Serang, maka percepatan pembangunan sulit dilakukan.

Meskipun begitu, ia mengatakan, Pemkot selama ini tidak diam dalam membangun kota. Berbagai pembangunan infrastruktur juga sudah dilakukan Pemkot. Bahkan, kekumuhan di Kota Serang juga semakin berkurang.   Namun, tak hanya infrastruktur saja yang dilakukan Pemkot, tapi ada beberapa hal lain yang juga menjadi prioritas Pemkot, misalnya kesehatan dan pendidikan. (nna/alt/ira)