SERANG – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi merasa kaget saat meninjau SMPN 13 Kota Serang di Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Selasa (14/1). Budi kaget lantaran melihat tiga ruang kelas dan satu ruang OSIS tak terurus. Penyebabnya, hingga kini proses penghapusan aset yang diusulkan sekolah sejak 2017 nasibnya tak jelas.
Diketahui, sejak 2017 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang pihak sekolah telah mengajukan penghapusan aset ke Seksi Sarana Prasarana Dindikbud, kemudian diteruskan ke Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, empat ruangan yang ada di SMPN 13 kondisinya sangat tidak layak bagi guru dan siswa. Selain bangunan mulai keropos, pada bagian langit-langit dan atap sudah rawan berjatuhan. “Saya meminta, agar sekolah tak menggunakan ruangan ini. Bahaya takut kena siswa,” ujarnya.
Kondisi ini terjadi lantaran penghapusan aset menjadi pekerjaan bidang aset lamban dan terkesan membiarkan. Begitu pun, tak ada penjelasan ke pihak sekolah mengenai proses penghapusan aset hingga kini belum dilakukan. “Seharusnya ini segera diproses. Prosesnya memang lambat. Saya meminta bagian aset segera memproses penghapusan aset ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 13 Kota Serang Sudaryat mengaku sejak 2017 pihak sekolah mengajukan penghapusan tiga ruang yang ada. Rencananya, pihak sekolah memanfaatkan untuk lapangan olahraga dan upacara. “Selama ini upacara dilakukan di lahan sempit. Ada sebagian siswa upacara di lantai dua,” ujarnya. “Kita sudah ajukan ke seksi sarpras (sarana dan prasarana) lalu dari sarpras ke bidang aset tapi sampai sekarang belum dihapus asetnya,” sambung Sudaryat.
Bagian Aset Pemkot Serang 2019 sudah meninjau lokasi. Namun, hingga kini belum tahu pasti aset penghapusan. “Kami mohon untuk segera dihapuskan asetnya,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang SMP pada Dindikbud Kota Serang, Sofia Defiyanti mengatakan, sejak usulan penghapusan 2017 disampaikan pihaknya langsung meneruskan ke bagian aset. “Di tahun itu juga seksi sarana dan prasarana mengusulkan,” katanya.
Selama 2017, kata Sofia, ada empat sekolah yang mengajukan penghapusan aset. Keempat sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Serang, SMP Negeri 4 Kota Serang, SMP Negeri 7 Kota Serang, dan SMP Negeri 13 Kota Serang. Namun, hingga kini keempatnya sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan penghapusan aset. “Bahkan ini yang paling parah. Posisinya yang ini (SMPN 13) berada di tengah-tengah,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPKAD Kota Serang, Wachyu B Kristiawan mengatakan, saat ini pihaknya masih mengurai permasalahan penghapusan aset. Menurutnya, penghapusan aset bisa dilakukan pengguna barang atau oleh OPD terkait. “Kita lihat dulu masalahnya, ada di mana dan bagaimana. Sejak 2017 belum dihapus. Karena sebelumnya pengelola atau pengguna barang kepala dinas (Dindikbud) punya wewenang mulai perencanaan, penggunaan dan penghapusan,” katanya. “Besok (hari ini-red) saya konfirmasi dulu ke Dindikbud,” pungkasnya. (fdr/air/ags)
