SERANG – Komisi IV DPRD Banten meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota melakukan evaluasi menyeluruh terkait persoalan pertambangan. Tidak hanya evaluasi perizinannya, namun juga evaluasi pasca penambangan yang dilakukan perusahaan.
Anggota Komisi IV DPRD Banten Muhlis mengungkapkan, banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak harus menyadarkan semua pihak, bahwa bekas pertambangan sangat rawan menimbulkan bencana alam.
“Setiap ada bencana alam, baru ketahuan yang melakukan penambangan tidak berizin. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan,” kata Muhlis.
Mestinya, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, penindakkan dilakukan sejak awal kepada semua pelaku penambangan liar. Adapun untuk penambangan yang memiliki izin, pengawasannya juga harus tuntas hingga pasca tambang.
“Jangan sampai bekas galian tambang emas, batu, maupun pasir menjadi sumber datangnya bencana karena dibiarkan begitu saja. Apa yang harus dilakukan perusahaan tambang terhadap bekas lahan yang ditambangnya. Itu juga mesti ditegakkan aturannya,” paparnya.
Berdasarkan laporan masyarakat, lanjut Muhlis, hampir semua bekas lahan tambang di kabupaten kota dibiarkan begitu saja, tanpa ada proses reklamasi pasca tambang sesuai amanat UU 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara. “Jangan nunggu bencana datang baru sibuk, ini kan kebiasaan selama ini yang dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Senada, anggota Komisi IV lainnya, Dede Rohana mengungkapkan, bekas proyek pertambangan sangat rawan menimbulkan bencana. Terlebih dimusim penghujan seperti sekarang ini. “Dalam waktu dekat kita akan panggil OPD terkait untuk menanyakan pengawasan bekas galian tambang dan aturannya seperti apa,” katanya.
Dede berharap, Pemerintah Provinsi memperketat perizinan tambang, hingga Provinsi Banten memilik Perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). “Evaluasi semua izin pertambangan dan lakukan pengawasan yang ketat dengan mengumpulkan semua pelaku usaha pertambangan dan edukasi mereka. Setiap izin pertambangan harus benar-benar dilakukan deposit jaminan reklamasi tambang dan SOP penambangan harus benar-benat dilakukan. Kita juga minta tindak tegas pelaku penambangan liar,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten M Husni Hasan mengatakan, sesuai aturan perusahan tambang wajib melakukan reklamasi terhadap lahan yang terdampak dari kegiatan eksplorasi tambang. Sesuai aturan, reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan.
“Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang memiliki beberapa prinsip yang bertujuan memberikan perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Prinsipnya meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, serta tanah dan udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,” paparnya.
Husni menambahkan, kewenangan pemerintah provinsi terbatas untuk kegiatan pasca tambang, terutama penambangan yang dilakukan di kawasan taman nasional.
“Seperti penambangan di Gunung Halimun Salak, provinsi tidak punya kewenangan melakukan pengawasan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, lokasi penambangan liar di TNGHS diperkirakan lebih dari 100 titik. Namun yang berwenang melakukan pengawasan adalah pengelola TNGHS. “Untuk di kawasan TNGHS, baik wilayah Lebak maupun Bogor, tidak ada pertambangan yang resmi atau berizin. Bagaimana mau diawasi kalau izinnya saja tidak ada,” tegasnya.
Terkait pengawasan penambangan yang berizin di Banten, Eko mengaku pihaknya bersama kabupaten kota melakukan pengawasan dari awal hingga akhir. “Kalau ada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang, sanksinya tegas sesuai aturan,” katanya. (den/air/ags)
