CILEGON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon menganjurkan data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 dibuka untuk masyarakat umum. Bila perlu, setiap dinas penyalur bansos Covid-19 memasang baliho yang memuat informasi identitas penerima bansos di wilayahnya masing-masing.
Anjuran tersebut bertujuan agar masyarakat turut mengawal penyaluran bansos Covid-19 agar tepat sasaran. Mencegah terjadinya dobel bantuan baik dari anggaran pemerintah kota, provinsi, maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami mengharapkan ada baliho informasi di setiap dinas terkait, bila perlu di setiap kelurahan. Jadi semua warga tahu siapa saja yang menerima bantuan,” kata Kepala Kejari Kota Cilegon, Andi Mirnawaty, Kamis (11/6) saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya.
Mirna pun mengaku akan terus mengevaluasi pola penyaluran bansos Covid-19 sejauh ini. Ia berharap penyaluran tahap kedua akan lebih baik. Sebab tak dipungkiri pendataan penyaluran bansos masih bergulir.
“Intel Kejari terus mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi kedepan. Sebagai pendamping, kami tetap tidak akan tutup mata kalau ada kesalahan. Kita kawal sesuai koridor, dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” ujar Mirna.
Kasi Intel Kejari Kota Cilegon, Hasan Asyari tak menampik belum rapihnya penyaluran bansos Covid-19. Namun ia memaklumi, sebab bantuan diharapkan bisa cepat terserap dan bermanfaat untuk warga yang membutuhkan. “Covid-19 ini kejadian luar biasa (KLB). Pilkada saja butuh waktu untuk pendataan,” jelas Hasan. (Rbs)
