WALIKOTA Serang Syafrudin telah menandatangani Perwal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tempat Keramaian dan Fasilitas Umum dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Wilayah Kota Serang. Dalam Perwal itu, salah satu yang diatur adalah setiap pengunjung tempat keramaian diberikan waktu kunjungan paling lama dua jam.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas mengatakan, nantinya setiap tempat keramaian dan fasilitas umum wajib mempedomani protokol kesehatan. “Terkait waktu kunjungan, setiap pengunjung yang masuk ke tempat keramaian, akan diberikan tanda khusus kapan ia masuk dan harus keluar,” ujar Hari, Kamis (18/6).
Untuk waktu berkunjung, ia mengatakan, nanti ada petugas Gugus Tugas yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan pengawasan. Namun, selain itu, para pemilik tempat keramaian juga seharusnya menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan.
Tak hanya waktu berkunjung, Hari juga mengatakan, jumlah pengunjung maksimal 30 persen dari luas kapasitas tempat yang tersedia. Untuk itu, diperlukan pembatasan waktu berkunjung mengingat jumlah pengunjung juga yang harus dibatasi.
Selain itu, setiap tempat keramaian juga harus melakukan beberapa protokol kesehatan lainnya, seperti penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan, hingga mewajibkan penggunaan masker. Tak hanya itu, jam operasional serta mengatur arah masuk dan keluar. “Pengelola tempat keramaian juga harus menyediakan tempat fasilitas kesehatan atau ruang isolasi apabila ada pengunjung atau pegawainya yang terkena Covid-19,” terangnya.
Ia menerangkan, selain pusat perbelanjaan, tempat keramaian lainnya yakni tempat seminar/resepsi/rapat, objek wisata/kawasan car free day, perpustakaan, alun-alun, gedung olahraga, serta stadion. “Saat pembahasan Perwal ini, kami Pemkot Serang juga sudah mengajak bicara para pengelola tempat keramaian yang ada di Kota Serang dan semuanya berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.
Apabila ada yang melanggar, Hari menegaskan, dalam Perwal itu juga disebutkan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Mulai dari teguran lisan dan tertulis, peringatan tertulis, pembubaran, pemberhentian sementara, pembekuan izin, pencabutan izin, pengaman barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, serta tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengatakan, keberhasilan penanganan Covid-19 mayoritas ada di tangan masyarakat. “Kalau masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka akan menjadi persoalan, salah satunya kasus Covid-19 meningkat,” ujarnya.
Kata dia, transisi new normal yang akan diterapkan di Kota Serang adalah mengatur masyarakat hidup sehat. “Memperketat protokol kesehatan,” ujar Syafrudin. (nna/air)
