Unjuk Rasa HUT Banten Ricuh, 17 Mahasiswa Diamankan Polisi

SERANG – Gelombang aksi mahasiswa merayakan HUT Provinsi Banten ke-21 berujung ricuh di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (4/10).

Kericuhan mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak hanya terjadi saat rapat paripurna istimewa hari jadi Provinsi Banten di depan Gedung DPRD Banten Senin pagi. Namun juga terjadi saat ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten pada Senin siang.

Pantauan Radar Banten, unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Banten dilakukan oleh puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala).

Mereka tiba di depan gedung dewan saat Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mengikuti rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Banten.

Unjuk rasa mahasiswa awalnya berlangsung kondusif, di mana para pengunjuk rasa secara bergantian melakukan orasi. Secara khusus Kumala menyoroti banyaknya kasus dugaan korupsi di Banten, yang terbongkar sebelum Banten genap berusia 21 tahun.

Namun unjuk rasa berujung ricuh saat belasan mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas di depan gedung DPRD Banten. Kericuhan tak bisa dihindarkan saat aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi mencoba melarang dan memadamkan aksi bakar ban mahasiswa.

Bahkan sejumlah mahasiswa yang tidak terima aksi bakar ban dihentikan aparat melakukan perlawanan, beberapa di antaranya bentrok fisik dengan aparat kepolisian yang berujung diamankannya belasan pengunjuk rasa.

Ketua Umum Kumala Perwakilan Serang, Misbah mengatakan, ada 13 orang aktivis Kumala yang diamankan aparat saat kericuhan terjadi.

"Teman kami sebanyak 13 orang diamankan dan dibawa ke Polres Kota Serang," kata Misbah kepada wartawan.

Atas kericuhan yang terjadi, Misbah meminta aparat kepolisian tidak represif terhadap gerakan mahasiswa. Menurutnya sangat wajar bila mahasiswa kritis lantaran Banten sudah genap berusia 21 tahun namun masih banyak kasus korupsi yang terjadi.

"Reformasi birokrasi yang dijanjikan oleh Gubernur Banten dan wakilnya kepada rakyat, ternyata hanya jadi perisai untuk naik ke bangku kekuasaan," ungkapnya.

Kumala, lanjut Misbah, menilai kinerja WH-Andika gagal dalam mewujudkan pemerintahan Banten yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Ini terbukti ketika terkuaknya kasus-kasus korupsi dari beberapa sektor baik di ranah pendidikan, kesehatan, pengadaan lahan, serta dana hibah pondok pesantren," pungkasnya.

Dua jam berselang dari aksi Kumala, giliran ratusan aktivis gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa Banten yang mengatasnamakan Gerakan 4 Oktober (Getok) Banten mendatangi KP3B pada Senin siang.

Dengan membawa spanduk yang bertuliskan kritikan terhadap Pemprov Banten, ratusan pengunjukrasa mendatangi gedung DPRD Banten.

Hampir satu jam menyampaikan tuntutannya, aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Banten tidak mendapat tanggapan. Mereka kemudian melakukan aksi longmarch dari gedung DPRD Banten ke kantor Gubernur.

Setibanya di depan gerbang Kantor Gubernur, unjukrasa mahasiswa langsung dihadang aparat kepolisian. Mahasiswa kemudian melakukan orasi secara bergantian.

Koordinator aksi, Halabi Falam dalam orasinya mengatakan, persoalan kemiskinan, pengangguran hingga kasus korupsi yang terjadi di Banten menjadi nukti kegagalan WH-Andika dalam memimpin Banten selama empat tahun lima bulan.

"Pada tahun 2021 Kejati Banten membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan masker, dana hibah pondok pesantren, pengadaan lahan untuk UPT samsat Malingping dan yang terbaru ditetapkannya mantan sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan Banten atas korupsi feasibility study (FS) untuk sekolah baru" katanya.

Rentetan kasus Korupsi tersebut, lanjut dia, mencerminkan gagalnya pemimpin Banten dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

"Banten masih tidak baik-baik saja, korupsi kini merajalela di tanah jawara di usia Provinsi Banten ke-21," tegasnya.

Pengunjuk rasa lainnya, Jodi dalam orasinya mengatakan, WH-Andika telah gagal mewujudkan janji politiknya untuk melakukan perbaikan dan perubahan Banten tanpa korupsi.

"21 tahu Banten berdiri, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy gagal dalam menerapkan reformasi birokrasi. Kasus korupsi marak, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tinggi," tegasnya.

Puas melakukan orasi, mahasiswa menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur menemui mahasiswa. Mereka telah menyiapkan dokumen untuk penandatangan MoU. Namun sayang tuntutan mahasiswa tidak mendapat respons, kecewa tidak bisa menemui WH-Andika, ratusan mahasiswa akhirnya memilih melakukan blokade jalan ruas Palima-Pakupatan.

Tak hanya blokade, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban untuk melampiaskan kekecewaannya. Aparat kepolisian langsung berusaha menghentikan aksi bakar ban, situasi pun menjadi ricuh sebab mahasiswa melakukan perlawanan.

Kericuhan semakin meluas, lantaran mahasiswa melakukan aksi provokasi dengan melempar helm kepada aparat. Aksi tersebut berbuntut panjang, sejumlah aktivis mahasiswa terpaksa diamankan petugas. Sedikitnya empat mahasiswa ditahan dan dibawa ke Polres.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi santai gelombang aksi mahasiswa di hari jadi Provinsi Banten.

"Sudah biasa kalau didemo, ya silakan saja menyampaikan aspirasi asal tidak melanggar aturan," kata Wahidin saat dikonfirmasi wartawan usai rapat paripurna.

Gubernur yang akrab disapa WH ini melanjutkan, semua lembaga pemerintahan sudah seharusnya dikawal oleh masyarakat termasuk mahasiswa. Jadi hal yang biasa kalau ada yang melakukan unjuk rasa.

"KPK saja didemo, apalagi Gubernur. Itu wajar," pungkasnya.

MONUMEN PERJUANGAN

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, monumen perjuangan Provinsi Banten yang diusulkan pendiri provinsi dalam sambutan HUT ke-21 Banten menjadi sesuatu yang penting. “Kita sadari di usia ke 21 tahun ini tokoh-tokoh muda yang dulu berjuang kini juga sudah terlihat tua. Dan yang dulu tokoh-tokoh senior ternyata sudah banyak yang meninggal. Lihat saja hari ini (kemarin-red) dalam ruang paripurna sudah banyak yang makin sepuh,” ujarnya.

Kata dia, tanpa ada perjuangan mereka, maka tidak ada 21 tahun Provinsi Banten. Monumen ini tidak boleh terlambat, sebab jika tidak didevelop sekarang nanti bisa ahistoris. “Makin lama makin sedikit mereka yang dulu terlibat dalam pembentukan provinsi Banten,” tutur Fitron.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten ini juga mengatakan, bangsa yang tidak menghargai sejarah akan terasing karena kehilangan jati diri. Pencatatan pengkodifikasian proses sejarah bisa salah dijelaskan jika tidak disertai mereka yang terlibat.

Menurutnya, ada banyak cara dalam membangun monumen tersebut. “Karena monumen fisik saja tidak cukup. Bentuknya bisa diorama juga. Sehingga bentuk-bentuk warisan digital yang telah diolah dan dimoderenisasi secara visual akan lebih menarik dan sistematis. Sekarang saatnya, meski terlambat tapi sudah seharusnya,” tegas Fitron. (den-nna/air)