IKUT BERPERAN
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat menyampaikan sambutan meminta organisasi Al-Khairiyah ikut berperan serta dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, ada beberapa peranan Al-Khairiyah dalam pembangunan nasional.
Di antaranya, pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan, pengembangan syiar agama, penguatan kebijakan publik, penguatan kohesi dan kerukunan, serta peningkatan ketahanan dan kesadaran aktualisasi nilai keimanan.
“Peranan itu sudah dilakukan oleh Al-Khairiyah selama ini,” ujar Suharso.
Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, Suharso berharap Al-Khairiyah melalui lembaga pendidikan nya terus berperan aktif melahirkan cendekiawan muslim.
“Jangan sampai kita tertinggal, dari abad ketujuh hingga 14, cendekiawan muslim memimpin, dari 14 sampai abad 21 kita tertinggal, hanya satu orang cendekiawan muslim yang mendapatkan penghargaan Nobel yaitu dr Abdus salam,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Mumu menjelaskan, Al-Khairiyah melalui Muktamar itu berupaya untuk terus berbenah di kemudian hari.
Al-Khairiyah berupaya berkontribusi dalam pembangunan melaluinya usaha amal-amal Al-Khairiyah.
“Yang jelas kita berharap ke depan usaha amal-amal Al-Khairiyah semakin maju dan berkembang kemudian struktur organisasi Al-Khairiyah juga mulai berbenah diri untuk lebih terbuka, terbuka itu struktur organisasi pada umumnya. Selama ini kan sebutan cabang di Al-Khairiyah itu sekolah dan madrasah, kita ingin keduanya dijalankan. Jadi cabang itu sekolah dan madrasah tapi ada juga struktur organisasi yang umum, pengurus DPD, DPW, pengurus kecamatan, ranting mau kita bentuk se Indonesia,” papar Mumu.
Karena itu, jika ia kembali dipercaya menjadi Ketua PB Al-Khairiyah, pasca Muktamar, dalam kurun waktu satu tahun akan membentuk pengurus cabang di 500 kabupaten/kota.
“Kita kan bergerak dari organisasi pendidikan ke organisasi massa. Jadi dalam rangka membangun kekuatan struktur ke-Al-Khairiyah-an di semua wilayah,” ujarnya. (bam/air)
