Andika Minta Pusat Gelontorkan Anggaran
SERANG – Pembangunan kawasan terluar Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam agenda Nawacita. Untuk merumuskan kebijakan dan program pengelolaan kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi ke Pulau Kecil Terluar di wilayah Provinsi Banten.
Hal itu terungkap saat pejabat BNPP berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (1/11). Rombongan BNPP yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon langsung disambut Wakil Gubernur Andika Hazrumy didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita dan jajaran pejabat Pemprov Banten.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Andika meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait melakukan semacam intervensi kebijakan dan anggaran terkait dengan pengelolaan pulau-pulau terluar, termasuk yang ada di wilayah Provinsi Banten. Menurut Andika, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi tidak memiliki kemampuan anggaran yang memadai.
“Kami dari Banten minta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan baik dari sisi kebijakan maupun anggaran untuk pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia. Agar pengelolaannya optimal, kebutuhan keamanan hingga sarana dan prasarana perlu dipenuhi,” kata Wagub.
Andika melanjutkan, berdasarkan data Pemprov Banten tercatat ada 81 pulau kecil dan terluar di Provinsi Banten, tapi hanya tiga pulau yang berpenduduk yaitu Pulau Tunda, Pulau Panjang, dan Pulau Sangiang yang masuk wilayah Kabupaten Serang. Sedangkan 78 pulau tidak berpenduduk termasuk pulau yang termaktub dalam Keppres 6/2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak.
“Kami berharap ekspedisi yang akan dilakukan BNPP, akan merumuskan kebijakan dan program untuk pengembangan pulau terluar,” ungkapnya.
