“Tapi angka pengangguran di Banten masih tetap tinggi. Banten selalu masuk tiga besar provinsi yang paling banyak jumlah penganggurannya. Belum lagi soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten yang juga belum mencapai target RPJMD,” urainya.
Lili meminta agar DPRD Banten lebih aktif lagi dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemprov Banten agar target RPJMD 2017-2022 bisa tercapai.
“Dewan harus lebih vokal, apalagi pertengahan tahun depan jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengakui bila kinerja pemerintah dalam hal pengentasan pengangguran dan kemiskinan belum berhasil. Bahkan Pemprov Banten terkesan tak memiliki program yang berdampak langsung untuk kemakmuran masyarakat.
“Kritik kami terbesar adalah bagaimana Pemprov Banten tidak memiliki program terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, lantaran fokus ke infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, tahun depan kekosongan jabatan gubernur menjadi ujian bagi Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Sehingga Banten butuh pemimpin yang kuat yang bisa membaca kebutuhan dari masyarakat.
“Daerah itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang bisa menginspirasi rakyatnya untuk bersama-sama membangun daerah,” pungkas Nizar. (den/alt)
