Hadiri Apkasi di Bogor, Irna Siap Perjuangkan Nasib Honorer

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang Irna Narulita menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) XIV di Pullman Ciawi Vimala Hills Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 Juni 2022.

Dalam acara Apkasi, Bupati Pandeglang Irna Narulita mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan bangkitkan sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Pandeglang. Adapun pembentukan Apkasi ini bertujuan
untuk menjadikan otonomi daerah, sebagai jawaban bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemkab Pandeglang Larang Pedagang Berjualan di Depan Sekolah Usai Kecelakaan Maut di Majasari

Bank Banten Komitmen Berikan Layanan Terbaik Bagi Pemda

Tak Tersentuh Perbaikan, Bantalan Jembatan Gantung Cikuya Diganti Pelepah Kelapa

667 Warga Pandeglang Derita Campak, Mayoritas Pasien Harus Dirawat

Turut hadir dalam kegiatan Apkasi, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, serta para kepala daerah se-Indonesia. Rakernas Apkasi XIV tahun 2022 secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Apkasi merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten dalam memperjuangkan apresiasi dan kepentingan daerah. Agar selalu selaras
dengan pembangunan nasional,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita, dikutip RADARBANTEN.CO.ID dari rilis yang diterima, Senin 20 Juni 2022.

Irna menegaskan, Apkasi juga menjadi wadah kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. “Untuk satu tujuan yakni meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Irna mengungkapkan, Rakernas Apkasi diikuti bersama 215 Bupati dari seluruh Indonesia. “Adapun hasil keputusan Rakernas Apkasi yang paling disoroti salah satunya adalah terkait Kebijakan Pemerintah Pusat 2023 akan ada penghapusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS/Honorer),” katanya.

Terkait keputusan penghapusan honorer, seluruh Bupati sepakat mengusulkan agar Kementerian PANRB menunda dan mengkaji ulang
penghapusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Kedua terkait pengalokasian anggaran PPPK agar menggunakan APBN pemerintah pusat.

“Usulan ketiga, Reformasi Birokrasi kebijakan perizinan lokal, pengelolaan laut, kehutanan dan seterusnya agar dikembalikan ke pemerintah daerah. Untuk itu saya berpesan kepada para honorer agar jangan berkecil hati, kami akan terus memperjuangkan nasib kalian semua yang selama ini membantu menjadi garda terdepan roda pemerintahan di Kabupaten Pandeglang,” katanya. (*)

Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung SP