Pilgub Butuh Setengah Triliun, Al Muktabar: Siap Fasilitasi Anggaran Pilkada

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggaran Pilgub Banten 2024 diusulkan KPU Provinsi Banten lebih dari setengah triliun. Anggaran tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan Pilgub Banten 2017.

Untuk mendapatkan anggaran sebesar itu, pimpinan dan anggota KPU Banten menemui Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (6/7).

Berdasarkan usulan KPU, Pilgub Banten 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp573 miliar atau naik lebih dari 100 persen anggaran Pilgub Banten 2017 yang menghabiskan Rp270 miliar.

Menyikapi usulan KPU Banten, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai yang dibutuhkan KPU.

“Kami siap mengupayakan yang terbaik untuk terlaksananya Pilkada 2024 di Provinsi Banten. Tentu akan dibahas bersama dengan DPRD Banten,” kata Al Muktabar kepada wartawan usai audiensi dengan KPU Provinsi Banten.

Secara teknis, lanjut Al, Pemprov Banten sedang mempersiapkan Peraturan Daerah untuk pembiayaan Pilkada 2024. Lantaran salah satu tugas Penjabat Gubernur adalah menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Provinsi Banten termasuk wilayah yang memiliki kemampuan fiskal yang memadai. Jadi kami juga mengikuti perkembangan Kabupaten/Kota untuk pembebanan bersama terkait pilgub, pilbup dan pilwalkot yang digelar serentak,” tambahnya.

Masih dikatakan Al, Pemprov Banten juga masih merumuskan pembiayaan Pilkada 2024. Paling tidak, sama dengan daerah yang lain yang juga harus menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2024.

“Makanya kami mengapresiasi kunjungan KPU untuk membahas kebutuhan anggaran Pilkada 2024. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti untuk agenda teknisnya,” bebernya.

Secara umum, Pemprov Banten menghormati usulan anggaran Pilkada 2024 seperti yang telah disampaikan KPU.

“Usulan ini akan dibahas dan dikaji ssesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya kami akan mengupayakan apa-apa yang terbaik untuk terselenggaranya Pilkada 2024," pungkas Al Muktabar.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon membenarkan bila pihakny tekah mengajukan anggaran sebesar Rp573 miliar untuk penyelenggaraan Pilgub Banten 2024.

“Pada Pilkada 2024 di Provinsi Banten, ada 24 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Masing-masing TPS terdiri dari sembilan orang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sehingga kebutuhan anggaran 2024 naik dua kali lipat dibandingkan Pilgub Banten 2017,” tuturnya.

Ia melanjutkan, dari anggaran yang diusulkan, porsi anggaran terbesar untuk honorarium badan adhoc yang mencapai 68,19 persen. Sisanya untuk perencanaan anggaran selama tahapan persiapan dan pelaksanaan sekira 29 persen dan untuk operasional perkantoran sekitar dua persen.

“Memang kebutuhan Pilgub Banten 2024 cukup besar, karena KPU Banten juga harus membantu KPU kabupaten/kota yang juga melaksanakan pilbup dan pilwalkot,” bebernya.

Masih dikatakan Wahyul, perencanaan anggaran tersebut sudah termasuk ke ranah teknis seperti bimtek, sosialisasi dan juga logistik, dan hal ini sudah disepakati mana hal yang ditanggung KPU Provinsi dan mana yang ditanggung KPU kabupaten/kota agar tidak tidak terjadi duplikasi pembiayaan.

“Selain itu, KPU juga mengantisipasi untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 karena pihaknya tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pemilih yang akan mempengaruhi jumlah TPS pada 2024,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, tambah Wahyul, KPU Banten juga akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Banten.

"Selanjutnya kami akan minta dukungan ke DPRD Banten, lantaran kebutuhan Pilkada 2024 harus mendapatkan persetujuan pemprov dan DPRD karena sumber anggaran dari APBD. Sementara Pemilu 2024, semua anggarannya ditanggung APBN," pungkasnya.

Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten, Ramelan mengungkapkan, usulan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp537 miliar berdasarkan hasil pembahasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Banten.

“Anggaran yang diajukan oleh KPU Banten terlihat sangat besar, karena kami mengakomodir secara maksimal honorarium badan adhoc,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, anggaran Pilgub Banten tersebut lebih tepat bila mulai dialokasikan dalam APBD Perubahan 2022 hingga APBD Banten tahun anggaran 2024.

“Kita masih punya waktu sekira tiga tahun, agar tidak membebani APBD maka kami minta dicicil sejak tahun ini. Sebab sesuai peraturan, sumber anggaran pelaksanaan pilkada dari APBD,” bebernya.

Secara teknis, tambah Ramelan, perencanaan anggaran Pilgub Banten 2024 berdasarkan pada keputusan KPU RI Nomor 444 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang jasa Jasa untuk tahapan pemilihan 2024.

“Perencanaan awal sempat mencapai angka Rp700 miliar, namun kemudian kami melakukan pencermatan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dan bersepaham mengenai Honorarium Badan Ad hoc akan diusulkan oleh Provinsi agar terwujud penyeragaman honor,” urainya.

Kendati meminta dicicil mulai tahun 2022, namun Ramelan menghormati apapun kebijakan Pemprov Banten.

“Secara prinsip KPU Banten telah mengusulkan, terkait kapan mulai dianggarkannya itu menjadi kewenangan Pemprov Banten,” pungkasnya. (den/air)

Pilgub Butuh Setengah Triliun, Al Muktabar: Siap Fasilitasi Anggaran Pilkada

Baca Juga :

Seminar Hukum Kejati Banten: Restorative Justice Bukan Barang Asing

Perangi Narkoba, Lapas Serang Lakukan Tes Urine Mendadak kepada Seluruh Pegawai

Related Posts

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Ikuti Kami

Kanal

Pilihan Editor