Adi menjelaskan bahwa saat ini KemenKopUKM menargetkan, tahun ini segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Di mana SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi.
Menurut data Kemenkop UKM, dari sekitar 65 juta lebih UMKM, baru 17,25 juta atau kurang lebih 26,5 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini tentu perlu ditingkatkan, seiring perkembangan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.
RelatedPosts
“Data ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Adi.
Sementara itu Asisten Deputi Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra meminta kepada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon untuk segera melakukan pendataan para pelaku UKM di Kota Cilegon untuk masuk ke toko daring (onboarding) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, diharapkan nantinya produk-produk lokal dalam negeri bisa semakin popoler, sehingga ketergantungan kita terhadap produk impor bisa semakin berkurang”. Ucap Irwansyah.
Pemerintah pusat menurutnya saat menargetkan 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus tuntas di tahun ini.
Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Mastur
