PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Alokasi anggaran pembangunan yang diterima Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang tahun 2023 hanya sebesar Rp10,8 miliar. Jumlah itu jauh berkurang dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun 2022 yang nilainya mencapai Rp54 miliar lebih.

Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengakui adanya pengurangan anggaran pada tahun ini. 

Pengurangan itu, kata dia, terjadi karena Pemkab Pandeglang sedang fokus menyelesaikan program jalan kabupaten mantap betul (Jakamantul). “Sebagian anggaran dialihkan untuk program Jakamantul,” katanya, Selasa, 10 Januari 2023.

Roni mengatakan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov Banten agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. “Kita cari anggaran dan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Roni mengatakan, pengurangan anggaran itu berdampak terhadap rencana pembangunan tahun 2023. Soalnya, dari target pembangunan 2.500 rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini, pihaknya hanya bisa mengakomodir 53 perbaikan RTLH. “Tahun ini kita hanya bisa membangun sebanyak 53 RTLH dan beberapa usulan yang diajukan oleh anggota DPRD Pandeglang saja,” katanya.

Roni menedangkan, dana sebesar Rp10,8 miliar tersebut sebagian besar digunakan untuk pembiayaan lain diluar pembangunan. Karena yang dipergunakan untuk pembangunan hanya sebesar Rp1 miliar dari anggaran yang diterimanya. “Dibagi dananya, untuk belanja pegawai, BSPS dan lainnya. Kita sedang usulkan permohonan perbaikan 3000 rumah ke Pemerintah Pusat,” katanya.

Reporter: Adib
Editor : Merwanda