CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Mahasiswa dari berbagai organisasi menganggap masih banyak program Pemkot Cilegon yang belum terealisasi.
Hal itu disampaikan mahasiswa saat unjuk rasa di depan kantor Walikota Cilegon, Selasa, 2 Mei 2023.
Adapun mahasiswa yang unjuk rasa itu dari Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP).
Koordinator lapangan Ahmad Hariyani menjelaskan, di momentum HUT ke-24 Kota Cilegon, banyak program kerja yang belum direalisasikan oleh pemangku kebijakan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kota Cilegon.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah realisasi 10 janji kampanye Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.
“Dari 10 janji kampanye sebagian sudah terealisasi, namun perlu digarisbawahi bahwa pencapaiannya masih ada yang jauh dari target yang dijanjikan,” ujarnya.
Hariyani menjelaskan, 10 janji kampanye tersebut dirangkum dalam Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) diantaranya, Beasiswa, bantuan UMKM, Lapangan Pekerjaan, dan bantuan Kesehatan, pada perakteknya fungsi dari KCS masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat.
Mahasiswa juga menyoal program lapangan pekerjaan yang dinilai masih memprihatinkan.
Pemerintah Kota Cilegon mengklaim turunnya tingkat pengangguran terbuka sebagai bukti terlaksananya program 25.000 lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, namun yang menjadi persoalannya adalah 25.000 lapangan pekerjaan itu merupakan program pemagangan, bukan program kerja tetap.
“Perlu kita cermati bahwa program pemagangan sama dengan program pelatihan, artinya tidak ada jaminan bagi masyarakat kota Cilegon yang ikut serta dalam program pemagangan tersebut akan mendapatkan pekerjaan tetap,” ujarnya.
Selain itu, data TPT di atas tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan terlaksananya program 25.000 lapangan pekerjaan, karena sampai hari ini tidak ada data yang diinformasikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait dengan siapa saja yang sudah menerima lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Pemkot, sertakan nama dan alamatnya.
Kemudian bicara soal 5.000 beasiswa full sarjana yang juga dijanjikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon sampai hari ini masih dianggap cacat kriteria. Pemerintah daerah belum tegas soal kriteria penerima beasiswa full sarjana, hal tersebut masih dikeluhkan oleh masyarakat yang menemukan adanya mahasiswa yang kurang mampu namun tidak mendapatkan beasiswa dari Pemkot.
Selain itu perlunya sosialisasi yang intens oleh pemerintah agar masyarakat yang awam soal beasiswa full sarjana yang diberikan oleh Pemkot bisa dirasakan secara merata.
Terkait soal tata kelola kota, 24 tahun Kota Cilegon tidak banyak yang berubah, masih sering terjadi banjir di beberapa titik, drainase menjadi pekerjaan rumah yang perlu diseriusi oleh Pemkot.
Kemudian, dengan status kota terkaya ke-4 se-Indonesia ternyata di tengah kota masih banyak jalan-jalan yang gelap.
Keterbukaan informasi publik Kota Cilegon berada di urutan paling buncit di Provinsi Banten dengan nilai 60,34 di tahun 2022. Padahal Kota Cilegon mendapatkan penghargaan smart city dari Mentri Komunikasi dan Informatika RI.
“Sangat disayangkan penghargaan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, sulitnya masyarakat mengakses informasi seputar Kota Cilegon tanpa terkecuali, masih menjadi keluhan di usianya yang ke-24 tahun,” ujarnya.
Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Aas Arbi
