SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten meminta kepada DPR RI untuk turut memabahas dana desa.
Sekertaris Apdesi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, dibandingkan membahas perihal perpanjangan periode jabatan kepala desa, lebih baik DPR juga membahas dana desa.
Sebab, pihaknya menilai dana desa yang saat ini digulihkan oleh Pemerintah masihlah sangat kurang untuk membangun desa.
“Sebenernya dari sekian poin revisi yang sedang dibahas DPR, ada yang lebih subtantif dari perpanjangan periode yaitu naikkannya dana desa. Saat ini dana desa yang didapatkan tiap desa itu hanya Rp700 juta – Rp1,5 milliar per desa. Itu nominalnya variatif, ” kata Rafik kepada Radar Banten, Jumat, 23 Juni 2023.
Rafik menuturkan, dana desa sekian tidaklah dapat mendukung semua pembangunan di desa. Sebab dengan jumlah itu dibagi-bagi untuk pembangunan infrastruktur, operasional pemerintah desa dan hal lainnya.
“Jadi untuk pembangunan fisik, pengembangan potensi seperti pariwisata itu mungkin hanya 50 persen saja. Tidak maksimal, makanya dibandingkan membahas perpanjangan itu, lebih baik DPR juga membahas penambahan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat ke desa, ” tuturnya.
Katanya, DPR harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa melalui penambahan anggaran, seiring dengan tagline Jokowi yakni membangun dari desa.
“Tagline itu harus diejawantahkan oleh DPR dengan menambah anggaran dana desa, agar pemerintah desa bisa membangun dan memaksimalkan potensi yang ada didDesa,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
