SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Banten meminta Pemprov Banten serius mengenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab pada tahun 2022 PAD Pemprov Banten belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp11,20 triliun atau 97,93 persen dari target sebesar Rp11,44 triliun.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, PAD merupakan sumber kas dari Pemprov Banten, maka realisasi pendapatannya perlu dimaksimalkan lagi.
“Kita memberikan catatan khusus dalam perolehan PAD. PAD Pemprov Banten pada tahun 2022 hanya mencapai 99,93 persen, artinya tidak mencapai target. Hal itu perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti secara serius, karena ditahun-tahun sebelumnya kita bisa mencapai bahkan melebihi target, ” kata Budi usai memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Banten, Kamis, 6 Juli 2023.
Budi mengatakan, perolehan PAD yang maksimal tentunya akan berdampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Banten. Ia pun berharap, Pemprov Banten dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten untuk terus berinovasi dan memaksimalkan perolehan PAD di Banten.
“Kami apresiasi langkah dari pemberharuan di linglingkungan Bapenda. Semua pemberharuan ini bisa membawa angin segar dengan tercapainya target PAD di tahun 2023 ini,” kata Budi.
Dalam kesempatan itu, Budi mengapresiasi Pemprov Banten terhadap upaya Pemrpov Banten yang berhasil menekan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga angka Rp468,94 milliar
Silpa yang berhasil ditekan hingga angka Rp468,94 miliat itu menandakan bahwa proses penyerapan anggaran melalui kegiatan-kegiatan sudah terlaksana dengan baik.
Ia berharap, Pemprov Banten bisa lebih baik dalam pengelolaan dan realisasi anggaran sehingga di tahun 2023 ini angka silpa bisa ditekan, tidak mengalami kenaikan.
“Harapannya untuk tahun 2023 ini supaya kegiatan yang sudah berjalan dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga Silpa bisa ditekan, dan tahun kemarin sudah baik dari tahun sebelumnya yang Silpa nya diatas Rp500 milar. Kita mendorong supaya di tahun 2023 ini kegiatan juga dikelola dengan baik ya supaya tidakada kenaikan Silpa lagi ke depan,” imbuh politikus PKS ini.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan Pemprov Banten terus optimalkan upaya-upaya dalam melakukan pembelanjaan dan pengawasan sumber daya manusia dan kinerja yang membidangi pendapatan daerah.
Sehingga, hal tersebut bisa dijadikan langkah konkret untuk Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
Selanjutnya, Al Muktabar juga menuturkan pihaknya terus berupaya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pengembangan inovasi pembayaran misalnya dalam penggunaan Rlektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) . Di mana hal tersebut bertujuan untuk meberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraaan bermotor.
“Pendapatan melalui poembayaran pajak juga kini sudah bisa melalu E-Samsat, Samsat Banten, serta upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan unit mobil samsat keliling di gerai samsat,” jelasnya.
Al Muktabar menambahkan, untuk mendukung optimalisasi pendapatan tersebut pemprov Banten juga terus berupaya dalam optimalisasi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di lihat dari core kompetensinya. Hal tersebut mampu mendukung pendapatan di berbagai sektor di Provinsi Banten.
“Dan badan usaha itu terus kita formulasikan untuk semakin memperkuat langkah-langkahnya. Dan itu di proyeksi sebagai sumber pendapatan kita yg harus kita kuatkan bersama,” jelasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Aas Arbi
