SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Komunitas pengusaha penggilingan padi di Banten berencana melayangkan surat ke Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
Melalui surat, komunitas pengusaha penggilingan padi meminta agar Pj Gubernur Banten dapat hadir sekaligus memfasilitasi pelaksanaan audiensi lanjutan yang akan digelar antara pihak pengusaha penggilingan padi dan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI).
Sekretaris Komunitas Penggilingan Padi se-Banten, Suheludin mengatakan, jika pada saat pelaksanaan aksi kemarin, pihak PT WPI melakukan negosiasi agar adanya pelaksanaan audiensi yang dilaksanakan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten.
“Ada 10 orang yang bertemu dengan perwakilan PT Wilmar, rencananya yang 10 orang ini akan ikut audiensi dengan Gubernur,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 31 Agustus 2023.
Ia mengatakan, pihaknya akan berkirim surat terlebih dahulu ke Pj Gubernur Banten untuk menentukan jadwal yang tepat agar Pj Gubernur dapat hadir.
“Minta jadwal dulu, rencananya hari ini akan kita surati Gubernur,” jelasnya.
Ia menegaskan jika tuntutannya dalam audiensi tersebut hanyalah satu, yakni mendesak Pj Gubernur Banten mencabut izin PT WPI untuk sub padi dan beras.
“Kita akan tetap meminta agar PT Wilmar menutup untuk sub padi dan beras. Kalau tidak terealisasi, kita akan demo besar-besaran,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, ribuan massa pengusaha penggilingan padi di Banten menggelar demonstrasi di depan gedung PT WPI di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu, 30 Agustus 2023.
Aksi tersebut dilakukan lantaran para pengusaha penggilingan padi tersebut merasa resah karena PT WPI dituding membuat harga gabah di petani melonjak tinggi.
Bahkan, tak sedikit pengusaha padai gulung tikar lantaran tidak mampu membeli bahan baku dan juga kesulitan memperoleh bahan baku.
Pihak PT WPI belum bisa dikonfirmasi. Manajer di Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), RM Bambang Wisnumurti, tidak memberikan jawaban. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agus Priwandono
