SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2024 untuk Provinsi Banten naik 9,92 persen menjadi Rp28,40 triliun.
Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat untuk 367 Instansi Vertikal sebesar Rp10,67 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah untuk 9 Pemerintah Daerah sebesar Rp17,73 triliun.
Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Dody Fachrudin mengatakan, belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan Investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA deregulasi dan penguatan institusi.
“APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan di Provinsi Banten, dari mulai memberikan jaring pengaman untuk rakyat dan kelompok rentan, menjaga laju konstan roda perekonomian mendorong transformasi, dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat. Penggunaan Dana APBN harus terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian dan masyarakat Bantan,” ujar Dody usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang , Senin 11 Desember 2023.
APBN tahun 2024 merupakan instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. Oleh karena itu APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, respohail, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, APBN dituntut untuk dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati O persen.
Selain itu, APBN juga harus bisa membantu penurunan angka pengangguran penurunan gini rasio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
“Program subsidi dan pertinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program,” ucapnya.
Sementara, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah lingkup Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kinerja ekonomi Banten tetap terjaga baik, terlihat dengan pertumbuhan Triwulan III 2023 sebesar 4,97% YoY dan inflasi Banten dan 3 Kota Besar yakru Serang, Tangerang dan Cilegon terjaga rendah dan stabil (2.35%) cukup jauh di bawah Inflasi Nasional (2,56%)
“Kami berharap agar DIPA Instansi Vertikal dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti oleh para Pimpinan lingkup Provinsi Banten, sehingga pelaksanaan APBN 2024 dapat disegerakan dan masyarakat Banten dapat langsung merasakan manfaat pada tiwulan awal 2024,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
