SERANG, RADARBANTEN.CO.ID,- Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana melakukan pengeboran sumur di 26 desa.
Pengeboran dan pembuatan sistem pengairan hingga ke rumah-rumah warga ini akan menggunakan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, M.Ronny Natadipraja, mengaku sangat bersyukur karena pada tahun ini pihaknya kembali mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan sumur bor guna pemenuhan hak warga Kabupaten Serang.
“Untuk sekarang air minum sama seperti tahun sebelumnya yaitu dapat Rp 14 miliar, itu kurang lebih akan didistribusikan ke 26 desa yang mendapatkan program pemenuhan air ini. Tersebar di kecamatan-kecamatan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 12 Februari 2024.
Ia menjelaskan, untuk tiap titik program pengeboran dan pembuatan sambungan hingga ke rumah-rumah warga ini, rata-rata biayanya mencapai Rp 500 juta rupiah per lokasinya.
“Bor, instalasi, pembuatan menara, pembuatan SR-nya, itu rata-rata hampir di Rp 500 juta satu paket, satu lokasinya bisa digunakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia mengaku, pendistribusian program pengeboran ini dalam rangka pemenuhan air bersih untuk masyarakat agar terhindar dari stunting. Tentunya, akan difokuskan kepada desa-desa yang memiliki kasus stunting yang masih cukup tinggi.
“Karena ini dari DAK, temanya stunting, jadi desa-desa yang masuk ke kriteria stunting yang kita alokasikan untuk saat ini. Sebetulnya untuk dana lain yang tidak memberikan kriteria kepada kita ya kita alokasikan ke desa yang mengajukan proposal,” tegasnya.
Ia mengakui jika masih banyak desa-desa di Kabupaten Serang yang memiliki kesulitan untuk mengakses air bersih dan layak konsumsi di rumahnya.
Salah satu wilayah yang memiliki kesulitan cukup tinggi ialah daerah yang berada di Kabupaten Serang Utara.
“Paling parah Serang Utara atau wilayah Pontirta untuk menemukan air tidak sulit 25 meter sudah ada air, cuman yang jadi masalah kualitas airnya, payau. Bahkan dipakai untuk mandi pun tidak nyaman,” tegasnya.
Selain wilayah yang berada dekat dengan pesisir pantai, wilayah yang berada di atas perbukitan juga memiliki permasalahan kesulitan air. Terutama saat terjadi musim kemarau. Bahkan, warga harus berjalan menuju sumber air untuk dapat mengambil air bersih.
“Kalau yang sulit karena harus mengebor dalam itu daerah Bojonegara, Puloampel, Mancak harus dalem, tapi sekalinya dapat itu bagus airnya. Kadang kita bor selama satu tahun enggak dapat, harus ganti lubang. Di Bojonegara kita pernah ngebor hingga kedalaman 120 meter,” tegasnya.
Nantinya, apabila sumur sudah selesai dibangun, pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat lantaran asetnya akan diserahkan kepada Pemerintah Desa.
“Nanti, ketika bangunan ini selesai dibangun akan menjadi aset desa, sehingga harapannya ketika dilaksanakan oleh masyarakat, mereka akan memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi dan merasa bangunannya menjadi bangunan mereka,” terangnya.
Ia pun memiliki kriteria tersendiri sebelum akhirnya program ini akan dilaksanakan di satu desa. Salah satunya ialah harus ada kelompok masyarakat pengolah air minum dan ada kelompok masyarakat pemelihara.
Dua kelompok ini dibentuk oleh kepala desa berdasarkan hasil musyawarah.
“Ketika bangunan jadi, dimusyawarahkan berapa iuran yang harus ditanggung warga, ini harus disepakati bersama karena bagaimanapun perawatan tidak lepas pembiayaan. Ukurannya sekian rupiah per liter,” pungkasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
