PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kaukus akademisi dan aktivis politik di Kabupaten Pandeglang mendeklarasikan dan mengkritik pemerintahan Jokowi terkait penegakan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan sikap ini disampaikan sejumlah akademisi, dan aktivis Pandeglang dari gerakan mahasiswa yang di dalamnya terdapat akademisi dari UIN SMH Banten, STIA Banten dan gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kumandang Banten PW Serang, IPM dan organisasi lain untuk mengawal jalannya demokrasi dengan jurdil.
Agus Lukmanul Hakim, akademisi dari kampus STIA Banten Kabupaten Pandeglang, mengekspresikan kekhawatirannya terhadap kondisi demokrasi yang terus mengalami penurunan di Indonesia.
Agus Lukmanul Hakim mengungkapkan pandangannya berdasarkan pengamatannya terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan. Bahkan, pandangan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah akademisi dan guru besar di berbagai kampus di Indonesia.
“Jika pelaksanaan demokrasi terganggu oleh tindakan perorangan, masih ada harapan untuk memperbaikinya. Namun, jika lembaga negara yang seharusnya melindungi demokrasi justru ikut merusaknya, maka kita harus waspada. Proses inilah yang menjadi perhatian utama kami,” ungkap Agus Lukman Hakim, Senin 12 Februari 2024.
Agus juga mengungkapkan keterkaitannya dengan kontestasi Pilpres, di mana menurutnya, saat ini kepala daerah beserta bawahannya hingga tingkat kepala desa menunjukkan perilaku yang tidak netral.
Agus menambahkan bahwa meskipun tidak secara resmi, namun terlihat jelas adanya mobilisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama, dari konteks ucapan mereka yang cenderung mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
“ASN di daerah terlibat dalam mobilisasi. Meskipun mungkin tidak terlihat secara formal dalam acara resmi, namun di luar sana kemungkinan besar hal tersebut terjadi. Bahkan jika tidak diantisipasi, persentase kecurangan dalam Pilpres di Pandeglang bisa mencapai lebih dari 80 persen,” tegasnya.
Dr. Agus menyatakan bahwa kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi akan mencapai puncaknya jika Paslon Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, akademisi, dan lainnya untuk melahirkan gerakan reformasi jilid 2.
“Kemenangan salah satu paslon yang saat ini memiliki elektabilitas tertinggi berpotensi memicu gerakan reformasi jilid 2,” jelasnya.
Sementara itu Koordinator forum Pernyataan Sikap Kaukus Akademisi dan Aktivis Pandeglang, Teguh Fachmi menjelaskan tujuan diadakannya forum tersebut. Dia menyadari adanya indikasi campur tangan penguasa dalam proses pemilu dan pilpres, yang semakin diperparah dengan intervensi dari seluruh ASN dan lembaga negara.
“Keadaan ini jelas menunjukkan ketidaksehatan dalam praktik demokrasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah,” pungkasnya. (*)
Editor Bayu Mulyana
