PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan korban judi online masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menerima bantuan sosial.
Usulan tersebut mendapatkan respons tidak terduga dari Menteri Sosial Tri Rismaharini karena bersedia memberikan bansos kepada korban judi online selama tidak dilarang oleh negara.
Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, ia tidak mengetahui siapa orangnya (korban judi online jatuh miskin) yang diusulkan oleh Menko PMK untuk mendapatkan Bansos.
“Ya, aku enggak tahu siapa orangnya. Kalau orangnya tahu yes oke lah,” katanya di Pendopo Bupati Pandeglang, Jumat 14 Juni 2024.
Kementerian Sosial menjadi tempat menampung korban masalah sosial. Sampai masalah penanganan korban imigran.
“Korban imigran, korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) ke saya. Ya tidak apa-apa,” katanya.
Mensos Risma menegaskan, pemberian bantuan sosial tidak menjadi masalah ketika ada datanya. Orangnya masuk dalam DTKS.
“Masuk DTKS ya tidak masalah. Ya kan harus ada datanya, kalau enggak ada datanya ya enggak bisa,” katanya.
Seperti halnya korban TPPO, Mensos Risma mengakui, kalau ia punya datanya. “Jadi kami kemarin itu ada pekerja migran ada 290 orang. Berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia. Ya itu kita bantu kita tangani,” katanya.
Ditegaskan Mensos Risma, datanya harus by name by address. “Sepanjang dia miskin, dia berhak, korban judi online sepanjang dia miskin dia berhak. Pokoknya tidak dilarang oleh negara saya siap (berikan bansos), pokoknya miskin gitu kan,” tukasnya.
Editor: Mastur
