SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Memasuki akhir Juni 2024, baru 142 Pemerintah Desa (Pemdes) yang mencairkan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Banten.
Tahun ini, setiap Pemdes mendapatkan Bankeu senilai Rp 100 juta. Alokasi Bankeu itu naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, dari 1.238 desa yang mendapatkan alokasi bankeu dari Pemprov Banten, baru 142 pemdes yang mencairkannya.
“Dari anggaran Rp123,8 miliar, baru Rp14,2 miliar yang dicairkan atau 11,47 persen,” ujar Rina, Jumat, 28 Juni 2024.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Aan Muawanah mengatakan, usulan dari pemdes sudah diteruskan ke BPKAD untuk dicairkan.
Sejak April lalu, ribuan Pemdes di Banten sudah bisa mengajukan proposal bankeu yang bersumber dari APBD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2024 itu.
Bankeu itu tidak serta merta diberikan begitu saja. Tetapi harus melalui tahapan dan proses serta verifikasi berdasarkan usulan dari desa melalui pengajuan proposal kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa.
“Untuk tahun ini pengajuan proposal dan pengajuan pencairan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara online melalui aplikasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dalam penerapannya,” jelasnya.
Kata Aan, bantuan ini juga sekaligus menjadi perhatian Pemprov Banten terhadap pembangunan di desa. Sebab, desa disebut sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan, pemdes pun diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ada tiga poin yang wajib dilaksanakan pemdes dengan menggunakan bankeu, yaitu pembuatan WC jongkok, peningkatan kapasitas kepala desa dan BPD, serta fasilitasi Posyandu. (*)
Editor: Agus Priwandono
