SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten angkat bicara soal polemik dukung mendukung proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di pesisir utara Kabupaten Tangerang.
Ketua Badan Advokasi Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanudin Banten (BKKMHB) yang juga Sekjen Pemangku Adat Kesultanan Banten Tubagus Amri Wardhana menyatakan lembaganya tidak pernah mengeluarkan statemen apapun terhadap proyek PIK 2.
Jika ada yang mengatasnamakan Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanudin Banten, lanjut dia, itu bukan atas nama lembaga tapi bersifat personal.
“Setelah kami mengkonfirmasi kepada Ketua Dewan Pembina BKKMHB Kesultanan Banten bahwa apa yang dinyatakan oleh yaitu Kanda Haji Tubagus Hasan Fuad bahwa itu sesungguhnya adalah pernyataan pribadi beliau, tidak ada sangkut paut dengan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten,” ungkap Tubagus Amri via pesan suara kepada Radar Banten, Selasa 17 Desember 2024.
Ia menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten belum menyatakan mengambil sikap bersama. Bahkan pihaknya meminta kepada pemerintah dan hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang kembali proyek PIK 2 dengan di atasnamakan PSN atau Proyek Strategis Nasional karena proyek tersebut jelas-jelas berdampak menyengsarakan rakyat, khususnya masyarakat Banten.
“Oleh karena itu siapapun yang menyatakan bahwa mendukung proyek PIK 2 atau PSN dengan ini kami nyatakan bahwa itu adalah pernyataan pribadi bukan atas nama lembaga Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten,” ungkap Amri.
“Hal ini perlu kami tegaskan karena jangan sampai hal-hal yang sensitif dengan mengatasnamakan rakyat, dengan mengatasnamakan lembaga kenaziran, hal tersebut menjadi memprovokasi masyarakat Banten,” lanjutnya.
Reporter: Aas Arbi
Editor: Aditya
