SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Alumni dan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten dukung program Andra Soni-Dimyati terkait sekolah gratis.
Hal itu dinyatakan setelah melakukan dalam agenda silaturahmi alumni LMND se-Banten, yang digelar oleh Eksekutif Wilayah LMND Provinsi Banten, sekaligus menggelar dialog publik tentang “Pendidikan Gratis: Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan”.
Acara yang berlangsung di aula DPUPR Provinsi Banten pada Sabtu, 22 Maret 2025, ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting.
Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan ini, di antaranya, Tenaga Ahli Kementerian Sosial RI, Ahmad Rifai; Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo; Asda I Pemprov Banten, Komarudin, Sekretaris Dinsos Banten Diki Herdiana; serta Kabid SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Heriyanto.
Tak hanya itu, alumni serta pengurus LMND dari berbagai daerah seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak turut memeriahkan acara.
Ketua LMND Banten, Muhammad Abdullah, menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para alumni untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai isu-isu pendidikan.
“Acara ini menjadi wadah bagi para alumni LMND se-Banten untuk bersilaturahmi dan berdiskusi tentang berbagai permasalahan pendidikan,” ujar Abdullah, Senin, 24 Maret 2025.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara alumni, tidak hanya dalam momen Ramadhan ini, tetapi juga di masa mendatang.
“Silaturahmi ini harus terus terjalin, tidak hanya dalam acara ini atau selama bulan suci Ramadhan, tetapi juga di masa depan secara harmonis,” katanya.
Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK yang diusung oleh Andra-Dimyati.
Program ini dinilai sejalan dengan visi LMND dalam mewujudkan pendidikan nasional yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendukung penuh program pendidikan gratis Andra-Dimyati untuk SMA/SMK. Kami juga akan mengawasi implementasinya agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Abdullah.
Selain itu, LMND Banten mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan program pendidikan gratis hingga tingkat SD dan SMP. Pasalnya, angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP masih cukup tinggi, masing-masing mencapai 7.999 dan 14.109 siswa, sementara sebanyak 18.726 lulusan SD tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Pemprov Banten perlu mengintervensi kebijakan pendidikan di tingkat SD dan SMP, terutama di daerah dengan rata-rata lama sekolah yang masih rendah, yaitu 7,16 dan 6,61 tahun,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pattiro Banten, Panji Bahari mengatakan, program sekolah gratis merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita warga Banten.
“Sekolah gratis adalah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Namun, Panji mengingatkan bahwa realisasi program ini bisa terhambat jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menyoroti temuan Pattiro terkait dugaan pendapatan fiktif dalam APBD Banten 2025 yang mencapai Rp1,2 triliun.
“Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka ada potensi program sekolah gratis justru terhambat,” tuturnya.
Analisis Pattiro Banten juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang optimal memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS). Oleh karena itu, Panji menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas kebijakan pendidikan gratis ini.
“Meningkatkan RLS sangat penting karena terbukti berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, program sekolah gratis ini harus didukung dan dikelola dengan baik,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
