SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Provinsi Banten pada tahun ini.
Itu sebabnya, Gubenur Banten, Andra Soni, bakal menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI guna mendiskusikan hal tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk menyelesaikan persoalanan honorer ini, baik yang belum mendapatkan formasi maupun non-database BKN. Nanti beliau (Gubernur Andra Soni) bilang mau berdiskusi mengenai ini dengan Menpan RB,” jelas Aan, Selasa, 25 Maret 2025.
Saat ini, pihaknya tengah fokus dalam menyelesaikan proses pengangkatan calon PPPK tahap satu yang berjumlah 11.737 formasi.
“Jadi 11.737 itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan non-ASN, khususnya yang sudah menjadi bagian dalam database BKN. Nanti kita akan optimalisasi mereka yang kemarin tidak mendapatkan formasi,” kata Aan.
Aan tidak menampik bahwa masalahnya tidak berhenti di situ. Sebab, ada 5.000 lebih tenaga honorer non-database BKN. Rencananya, mereka akan melakukan seleksi calon PPPK tahap dua yang bakal digelar bulan April atau Juni 2025.
Aan mengungkapkan, untuk peserta seleksi PPPK tahap 1 yang berjumlah 9.000 lebih, saat ini pihaknya tengah mengajukan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari mereka untuk selanjutnya segera dilakukan pengangkatan.
“Pengangkatan terakhir itu bulan Oktober, namun pak Gubernur ingin hal ini bisa segera diselesaikan secepatnya sehingga mungkin nanti sebelum bulan Oktober sudah bisa dilakukan pengangkatan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Forum non-ASN Honorer Banten, Taufiq Hidayat, berharap proses pelantikan PPPK dapat segera terlaksana. Mengingat, kata dia, secara anggaran dan formasi, Provinsi Banten masih memiliki cukup ruang untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN.
“Harapan teman-teman ini agar secepatnya dilakukan pelatihan dan kawan-kawan R2, R3 ini segera mengisi DRH (Daftar Riwayat Hidup) agar bisa dilantik bersama-sama,” ujar Taufiq.
“Jadi harapan kami bisa segera dilantik di bulan Juni atau bahkan lebih cepat,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
