KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menyiapkan serangkaian program strategis dalam menghadapi potensi bencana banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur.
Rencana aksi tersebut meliputi berbagai sektor, mulai dari konservasi hulu, infrastruktur mitigasi di tengah aliran sungai, hingga kesiapsiagaan dan respons darurat di wilayah hilir.
RelatedPosts
Kota Tangsel menjadi salah satu wilayah prioritas yang masuk dalam peta aksi penanggulangan, seiring meningkatnya kejadian banjir dalam beberapa waktu terakhir.
Rencana ini dibahas dalam agenda Rapat Koordinasi lintas instansi di Aula UPTD Latihan Kerja, Kota Tangsel, Kamis 10 Juli 2025.
Dalam presentasi yang disampaikan BBWS, kawasan Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (WS C3) memiliki luas mencapai 4.170,85 km² dan mencakup 37 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebanyak 90 persen wilayah WS C3 berada di Provinsi Banten, sementara sisanya meliputi wilayah Kabupaten Bogor di Jawa Barat.
Tangsel termasuk dalam kawasan terdampak dari DAS besar seperti Cisadane dan Angke. Sayangnya, berdasarkan data BBWS, sejumlah sungai penting di wilayah ini seperti Ciararab, Ciasin, Cikepuh, Ciluengsi, hingga Pesanggrahan belum memiliki desain teknis atau dokumen penanganan yang komprehensif.
Khusus Sungai Cisadane, sudah terdapat beberapa dokumen perencanaan seperti Desain Detail Pengendalian Banjir Cisadane Hulu dan Hilir serta LARAP Normalisasi Sungai Cisadane. Namun, implementasinya masih menunggu realisasi proyek dari pemerintah pusat.
Untuk Sungai Angke dan Pesanggrahan yang melintasi Kota Tangsel, BBWS menyebut telah dilakukan supervisi dan review desain normalisasi sejak 2014.
Titik-titik kritis yang dicatat antara lain Jembatan PDK Cirendeu dan Jalan Pandan Permai, serta area pertemuan Angke Cengkareng Drain. Rencana aksi BBWS terbagi dalam tiga bagian utama, yakni penanganan di wilayah hulu, tengah, dan hilir.
Secara total, terdapat 263 kegiatan yang dirancang hingga 2024 dengan total biaya indikatif mencapai Rp 8,5 triliun lebih. Penanganan di wilayah hulu sendiri mencakup konservasi, penanaman pohon, serta pengelolaan sempadan sungai di Tangsel, Bogor, dan sekitarnya dengan nilai lebih dari Rp 5 triliun.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor. Sebab, pola aliran sungai di Jabodetabekpunjur saling terhubung dan rentan menimbulkan efek domino saat intensitas hujan ekstrem terjadi.
Editor: Mastur Huda
