CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kinerja birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali jadi sorotan. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) absen dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dengan agenda penting: Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis 14 Agustus 2025.
Padahal, agenda tersebut merupakan tonggak awal penyusunan APBD 2026 yang memerlukan kehadiran dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, terutama pejabat eselon dua.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas banyaknya kursi kosong dari jajaran eksekutif.
“Kembali saya melihat teman-teman eselon dua tidak hadir, kosong, sekda tidak ada, Asda juga tidak ada,” ucap Rahmatulloh dalam penyampaiannya.
Sorotan serupa disampaikan Anggota Fraksi PKS, Rizki Andhreza, yang menilai ketidakhadiran para pejabat itu mencerminkan rendahnya komitmen terhadap agenda penting pemerintahan.
“Saya setujui apa yang disampaikan Haji Rahmat tadi, ada beberapa mungkin teman-teman eselon dua yang belum hadir, mengingat ini juga permintaan Wali Kota, seharusnya pejabat eselon dua bisa menghadiri rapat pagi ini,” tegas Rizki.
Ketidakhadiran OPD ini bukan yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa rapat paripurna sebelumnya, DPRD juga menyoroti masalah serupa. Ketidakhadiran pejabat tinggi Pemkot Cilegon dalam forum resmi legislatif dinilai melemahkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Menanggapi kritik itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menyebut ketidakhadiran OPD karena adanya agenda lain yang harus dihadiri di waktu bersamaan.
“Karena memang ada sesuatu yang harus dihadiri karena untuk dalam rangka tadi, mohon maaf apabila OPD kami belum bisa ikut rapat, tapi insyaallah kalau sudah selesai nanti akan menyusul juga, agar bisa mengikuti agenda rapat hari ini,” terang Robinsar dalam sambutannya.
Namun penjelasan itu tak lantas meredam kekecewaan sejumlah anggota DPRD yang menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur sipil negara, terlebih pada forum yang berkaitan langsung dengan perencanaan anggaran dan kepentingan publik.
Ketidakhadiran kepala OPD pada rapat selevel paripurna dinilai mencerminkan lemahnya manajemen birokrasi dan komitmen pelayanan publik di lingkungan Pemkot Cilegon. DPRD menegaskan akan terus mengawasi dan menyuarakan ketidaktertiban seperti ini.
Editor : Merwanda
