CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID–Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PKS, Muhamad Shidqi Andhreza, memberikan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Cilegon usai Rapat Paripurna penyampaian hasil reses, Senin 25 Agustus 2025.
Ia menegaskan, hasil reses dewan tidak boleh berhenti sebagai laporan, melainkan harus ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah.
“Reses satu, dua yang kemarin mungkin belum bisa terlaksana, saya minta di anggaran selanjutnya mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita malu, karena kita bukan tukang catat,” ujar Shidqi.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan.
Ia menekankan bahwa rapat paripurna reses bukan sekadar forum formalitas, melainkan kesempatan bagi Pemkot untuk mendengar langsung kebutuhan warga.
“Kita undang Wali Kota dan jajarannya ke sini untuk mendengar dan mengeksekusi. Karena kita dewan terhadap tugas dan fungsi hanya bisa mendengarkan dan menyampaikan,” tegasnya.
Shidqi menyebutkan, ada banyak persoalan mendasar yang belum ditangani, mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga pelatihan kerja.
“Kayak kemarin banyak di daerah ada yang belum punya SD di perumahan, ada yang banjir, ada juga kebutuhan pelatihan kerja. Tentang lingkungan juga banyak,” ungkapnya.
Shidqi menegaskan, reses seharusnya memudahkan Pemkot dalam bekerja karena anggota dewan sudah turun menyerap aspirasi masyarakat.
“Dari reses ini memudahkan mereka. Tidak perlu lagi turun ke bawah untuk melihat kondisi di lapangan, karena kita sudah ada anggota dewan yang mewakili masyarakat,” jelasnya.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
