PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah terus mendorong program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai salah satu upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga tetap 5 persen dan cicilan ringan ini kini sudah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pandeglang, Banten.
Pelaksana Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Firda Setiawati, mengungkapkan bahwa hingga 2025 terdapat ratusan perumahan yang sudah berjalan dengan skema FLPP.
“Di Pandeglang sudah ada sekitar 203 perumahan yang masuk program FLPP. Selain itu, ada juga program LPP dan tiga perumahan kategori menengah yang sesuai peruntukannya,” kata Firda, Selasa 26 Agustus 2025.
Menurut Firda, penentuan kuota penerima FLPP sepenuhnya berada di tangan pihak perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah.
Kata Firda, pihaknya hanya berperan pada sisi perizinan pembangunan hingga penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang.
“Kalau kuota itu ada di bank, bukan di kami. DPKPP hanya menangani proses perizinan dan penyerahan PSU, seperti jalan lingkungan, drainase, atau ruang terbuka hijau,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPKPP Pandeglang mencatat, sejak 2018 hingga 2025 sudah ada 38 perumahan yang PSU-nya resmi diserahkan. Hal ini menandakan adanya kesinambungan pembangunan perumahan bersubsidi di tingkat daerah.
Selain FLPP, pemerintah juga memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bedanya, FLPP fokus memberikan subsidi untuk pembelian rumah baru melalui KPR, sementara RTLH diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni agar bisa diperbaiki.
“Kalau FLPP itu KPR subsidi, sedangkan RTLH beda lagi. Jadi memang ada segmentasi program sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Program FLPP menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan target tersebut, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses rumah layak.
Dengan dukungan pemerintah pusat, perbankan, hingga pemerintah daerah, diharapkan FLPP mampu menjawab kebutuhan hunian di berbagai wilayah Indonesia. Pandeglang menjadi contoh daerah yang sudah memanfaatkan program ini untuk mengurangi backlog perumahan.
Editor: Mastur Huda
