SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 13 ribu dokter umum dan spesialis tercatat berada di Provinsi Banten. Namun, lebih dari 10 ribu dokter terkonsentrasi di Tangerang Raya, sementara wilayah barat dan selatan Banten, seperti Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak masih kekurangan tenaga medis.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan distribusi tenaga kesehatan menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov Banten.
“Jumlah dokter kita cukup besar, sekitar 13 ribu orang. Tapi distribusinya belum merata,” ujarnya dalam pertemuan bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banten, serta Dinkes Provinsi, Rabu, 3 September 2025.
Menurut Andra, lebih dari 10 ribu dokter terkonsentrasi di Tangerang Raya. Sementara daerah barat dan selatan masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov menyiapkan beberapa langkah strategis.
“Kita akan memberikan insentif khusus bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah dengan keterbatasan. Selain itu, akan dibuka peluang beasiswa bagi tenaga kesehatan agar jumlah dokter spesialis dan subspesialis di Banten bisa meningkat,” katanya.
Dalam jangka pendek, Pemprov akan mengembangkan tenaga khusus untuk memenuhi kebutuhan sembilan jenis tenaga kesehatan di puskesmas, terutama di Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Opsi outsourcing tenaga dokter juga tengah dijajaki.
Sementara untuk jangka panjang, program beasiswa tenaga kesehatan akan diperluas. Pemprov juga mendorong universitas dengan fakultas kedokteran di Banten, seperti Untirta, UPH, UHMK, UIN, dan UMJ, untuk lebih aktif berkontribusi.
Kepala Dinkes Provinsi Banten, dr. Ati Pramudji Hastuti, menambahkan bahwa pertemuan ini juga membahas percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC).
“Target pemerintah pusat adalah menemukan 50 ribu penderita TBC. Saat ini capaian kita sudah 78 persen. Insya Allah, Desember nanti bisa 100 persen,” jelasnya.
Ati menjelaskan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, pencatatan data yang belum real time, hingga pemanfaatan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang belum optimal. Untuk mengatasinya, Pemprov menyiapkan langkah strategis, seperti memanfaatkan mahasiswa kedokteran untuk skrining, memperkuat monitoring fasilitas kesehatan, serta memperluas layanan TCM Truenat di 13 fasilitas kesehatan.
“Masukan dari IDI dan kepala dinkes kabupaten/kota akan menjadi dasar bagi Pemprov Banten dalam menentukan kebijakan strategis ke depan,” tambahnya.
Selain eliminasi TBC, Pemprov Banten juga mendukung program kesehatan nasional, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
“Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci meningkatkan kesehatan masyarakat Banten,” tutup Ati.
Editor: Aas Arbi
