PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Bundaran Tugu Jam Alun-alun Pandeglang.
Karena kita tahu, pemuda dikenal sebagai agent of change. Dalam realitasnya, mereka memiliki daya gedor yang luar biasa untuk mendorong perubahan.
Para mahasiswa menyuarakan keresahan generasi muda terhadap berbagai persoalan serius yang dinilai menghambat kemajuan dan masa depan Kabupaten Pandeglang.
Koordinator aksi, Rafiudin mengatakan, aksi tersebut merupakan momentum penting bagi pemuda Pandeglang untuk menyampaikan hasil kajian atas sejumlah permasalahan yang masih terjadi di daerahnya.
“Hari ini kami menyampaikan hasil kajian kami terkait problematika di Kabupaten Pandeglang, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah (ATS) di Pandeglang mencapai 18.230 orang. Ini adalah persoalan fundamental yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah,” kata Rafiudin saat orasi di lokasi aksi, Selasa 28 Oktober 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti belum direalisasikannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2001 tentang anggaran kepemudaan. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mendukung kreativitas dan pengembangan potensi generasi muda Pandeglang.
“Bupati harus segera merealisasikan amanah perda itu. Sampai hari ini kami melihat pemerintah daerah belum mampu menjalankannya,” tegasnya.
Selain pendidikan dan kepemudaan, mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap dugaan korupsi di tingkat desa.
Dari 326 desa di Pandeglang, disebut ada indikasi penyimpangan anggaran yang belum ditindaklanjuti secara serius.
“Kami juga menuntut reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Saat ini birokrasi Pandeglang tidak sedang baik-baik saja,” ujar Rafiudin.
Ia menambahkan, sektor pendidikan juga menghadapi persoalan serius lain, seperti komersialisasi sekolah hingga maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pelajar.
“Banyak kasus pelecehan di sekolah, bahkan melibatkan oknum guru. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Rafiudin menilai, rendahnya indeks pembangunan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan belum adanya kebijakan sektoral yang berpihak pada pemuda dan pendidikan.
Padahal, lanjutnya, Pandeglang sedang menghadapi tantangan bonus demografi dengan meningkatnya jumlah usia produktif.
“Pemuda Pandeglang punya banyak ide dan gagasan, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami mendesak agar segera disahkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang anggaran pemuda,” pungkasnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
