CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pengamat Ekonomi Politik Synergy Riset Center, Hadi Rusmanto, menilai pelaksanaan rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih terkesan setengah hati.

Pasalnya, hingga kini masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis yang dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Menurut Hadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rotasi mutasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan penyegaran birokrasi secara menyeluruh.

Dari total OPD yang ada, hanya 14 kepala OPD yang dilantik, sementara sebagian lainnya masih dibiarkan kosong atau diisi Plt.

“Sangat disayangkan, di beberapa OPD masih kosong dan masih diisi Plt. Ini menunjukkan rotasi mutasi dilakukan setengah-setengah,” ujar Hadi, Minggu 8 Februari 2026.

Ia mempertanyakan alasan Pemkot Cilegon belum melakukan penataan secara komprehensif.

Menurutnya, jika tujuan rotasi mutasi adalah untuk percepatan program dan peningkatan kinerja birokrasi, maka seharusnya dilakukan secara utuh dan konsisten.

“Kenapa hanya 14 kepala OPD yang dilantik? Ini jadi pertanyaan besar. Kalau memang ingin penyegaran organisasi, jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Hadi menilai, keberadaan Plt dalam jabatan strategis tidak ideal jika berlangsung terlalu lama.

Sebab, kewenangan Plt bersifat terbatas dan berpotensi menghambat pengambilan keputusan penting, terutama dalam pelaksanaan program prioritas daerah.

“Roda organisasi akan sulit berjalan optimal jika OPD strategis masih dipimpin Plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh, sehingga bisa berdampak pada lambatnya realisasi program dan kebijakan,” jelasnya.

Ia pun mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon untuk segera menyelesaikan penataan birokrasi secara menyeluruh agar arah kebijakan pemerintahan lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di internal OPD.

“Kalau ingin organisasi berjalan lancar dan kinerja OPD meningkat, maka rotasi mutasi harus dilakukan secara tuntas, bukan separuh jalan,” pungkas Hadi.

Editor: Abdul Rozak