SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Memasuki satu tahun masa jabatan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, kritik pedas datang dari pengamat politik dari Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Ia menilai pemerintahan Andra-Dimyati masih “mencari bentuk” dan cenderung lambat dalam mengeksekusi kebijakan strategis bagi rakyat Banten.
Adib menyoroti banyaknya jabatan eselon II atau Kepala Dinas yang dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang sangat lama. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa kepemimpinan saat ini masih tersandera oleh kompromi politik internal.
“Indikatornya jelas, banyak jabatan kepala dinas dibiarkan kosong berlama-lama. Publik menilai kepemimpinan Andra-Dimyati masih tersandera kepentingan politik mereka sendiri, terutama soal pembagian ‘kue kekuasaan’ yang belum sepakat,” ujar Adib Miftahul saat memberikan evaluasi satu tahun kepemimpinan Andra-Dimyati, Rabu 18 Februari 2026.
Menurut Adib, penggunaan Plt yang berlarut-larut sangat merugikan rakyat. Pasalnya, pejabat Plt memiliki kewenangan terbatas, sementara Banten membutuhkan akselerasi cepat untuk mengejar ketertinggalan.
“Pemerintah itu kalau sesuai aturan masih mencari bentuk dan cenderung ‘gampang’. Alih-alih gaspol setelah dilantik, mereka malah butuh waktu hampir setahun hanya untuk mendefinitifkan pejabat. Yang dirugikan tentu publik Banten,” tambahnya.
Adib juga menyentil soal politisasi kebijakan. Ia mencontohkan penggunaan istilah-istilah yang identik dengan nama sang Gubernur dalam program pemerintah yang dibiayai anggaran negara. “Harus diingat, ini anggaran negara, bukan uang pribadi. Cenderung terlihat politisasi kebijakan saja sebenarnya,” tegas Adib.
Editor: Bayu Mulyana
