PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pandeglang menyiapkan dana hibah bantuan keuangan partai politik (parpol) sebesar Rp1,9 miliar pada APBD 2026.
Sekretaris Kesbangpol Pandeglang, Januar Habibi, mengatakan anggaran tersebut akan disalurkan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pandeglang.
“Total anggaran hibah untuk partai politik tahun 2026 sebesar Rp1,9 miliar. Rata-rata setiap partai menerima sekitar Rp200 jutaan,” kata Januar, Sabtu 28 Februari 2026.
Januar menjelaskan, besaran bantuan keuangan parpol dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilu terakhir, dengan nilai Rp3.000 per suara sah.
“Besarannya disesuaikan dengan jumlah suara sah dikalikan Rp3.000. Total keseluruhan tetap Rp1,9 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan, alokasi dana hibah parpol 2026 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penganggaran tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar hukum.
Namun, untuk hibah pengamanan mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2025 dianggarkan Rp400 juta, pada 2026 menjadi Rp200 juta.
“Yang mengalami penurunan adalah hibah pengamanan, khususnya untuk Polri. Tahun lalu Rp400 juta, sekarang menjadi Rp200 juta,” jelasnya.
Menurut Januar, kebijakan tersebut mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Penentuan prioritas belanja dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pertimbangannya tentu kemampuan fiskal daerah. Kegiatan rutin harus diprioritaskan sebelum membiayai kegiatan hibah,” tegasnya.
Selain partai politik, dana hibah juga dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Mekanisme pengajuan hibah diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Lembaga penerima harus mengajukan proposal kepada bupati, kemudian dilakukan verifikasi sebelum ditetapkan besaran bantuannya.
“Pertama ada usulan dari lembaga ke bupati, lalu diverifikasi. Setelah itu ditetapkan nilai hibahnya dan disalurkan,” jelasnya.
Kesbangpol menegaskan setiap penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap tahun. Laporan tersebut akan diperiksa oleh lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
“Setiap penerima hibah wajib menyampaikan LPJ. Nanti diperiksa oleh BPK dan Inspektorat,” katanya.
Jika tidak menyampaikan laporan, penerima hibah dapat dikenakan sanksi, mulai dari tidak diprioritaskan hingga tidak diberikan hibah pada tahun berikutnya. Bahkan, dapat dilakukan audit khusus.
Januar berharap dana hibah yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang.
“Hibah ini bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat penerima, baik partai politik maupun ormas, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
