SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Banten, Wawan Suhada, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperluas penyusuran data warga negara Indonesia (WNI) di daerah konflik Timur Tengah.
Hal ini perlu dilakukan menanggapi sudah adanya 2 WNI asal Banten yang dievakuasi dari Iran ditengah memanasnya eskalasi serangan militer Amerika Serikat-Israel ke Iran.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan pada warga yang berada di Iran, tetapi juga di negara-negara lain di kawasan tersebut yang berpotensi terdampak konflik, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Yordania.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk mereka yang sedang menunaikan ibadah, menempuh pendidikan, maupun sekadar berwisata.
“Pemerintah harus memastikan seluruh warga negara kita yang berada di wilayah konflik mendapatkan perlindungan. Jangan hanya fokus pada satu negara saja, tetapi juga wilayah Timur Tengah lainnya yang berpotensi terdampak,” ujar Wawan, Selasa 10 Maret 2026.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga Banten yang berada di kawasan tersebut. Pendataan ini penting untuk mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi atau perlindungan lebih lanjut.
Wawan menilai, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia tetap aman.
“Banyak warga kita yang berada di sana untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, dan kuliah. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan mereka,” katanya.
Ia juga mengimbau keluarga warga Banten yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah agar tetap tenang, namun tetap memantau perkembangan situasi. Pemerintah, kata dia, diharapkan aktif memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait kondisi di wilayah konflik.
Wawan menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perwakilan diplomatik Indonesia sangat penting agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi lebih awal.
“Keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat untuk memastikan keberadaan dan kondisi warga kita di kawasan tersebut,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
