CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang menyuarakan kritik terhadap pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026 diwarnai kericuhan, Selasa, 15 September 2026.
Kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa mendesak masuk ke Kantor Wali Kota Cilegon untuk menemui langsung kepala daerah. Dalam situasi tersebut, sejumlah mahasiswa mengaku mengalami tindakan kekerasan berupa pukulan dan jambakan.
RelatedPosts
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap arah pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026. HMI menilai anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, taat hukum, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Cilegon, Aan Solihan, mengatakan APBD merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“APBD Kota Cilegon bukan milik pejabat, bukan milik DPRD, dan bukan milik pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” terang Aan dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Banten.
HMI juga menyoroti rencana peningkatan belanja pegawai sebesar 3,93 persen dalam APBD Kota Cilegon 2026. Belanja pegawai sebelumnya disebut berada pada kisaran 50,90 persen dari total APBD.
Menurut HMI, rencana tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama terkait urgensi, dasar hukum, kebutuhan organisasi, kemampuan fiskal daerah, serta manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan publik.
Selain belanja pegawai, HMI menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Berdasarkan kajian yang menjadi dasar aksi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Cilegon pada 2025 disebut mencapai 7,41 persen atau sekitar 36.000 jiwa.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Aan.
HMI turut menyoroti rencana pengurangan belanja modal sebesar 3,04 persen. Dalam APBD 2026, porsi belanja modal disebut berada di angka sekitar 9,70 persen.
Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, HMI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN secara objektif dan transparan. Mahasiswa juga meminta pemerintah membuka basis perhitungan belanja infrastruktur pelayanan publik.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Cilegon mendorong agar pengelolaan APBD 2026 lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi warga.
Editor: Mastur Huda
