PANDEGLANG – Nasib ratusan guru honorer sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Pandeglang di ujung tanduk. Soalnya, penarikan kewenangan SMA sederajat oleh Pemprov Banten tidak diikuti oleh status kepegawaian mereka.
Pemprov hanya memperhatikan penggajian guru SMA yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Berbeda dengan gaji untuk para guru honorer, yang informasinya masih menjadi tanggung jawab Pemkab, lantaran Pemprov tidak menyediakan anggaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang Salman Sunardi mengakui hal tersebut. Bahkan, kata Salman, setelah dirinya mengetahui gaji honorer guru SMA masih menjadi tanggung jawab Pemkab, dirinya langsung berkoordinasi dengan Pemprov guna mempertanyakan kejelasan status kepegawaian mereka. “Iya, memang TKK enggak ikut ditarik, makanya saya langsung ke Provinsi menanyakan hal itu. Tapi enggak ada jawaban pasti. Makanya, permasalahan ini akan dibicarakan lagi dengan Pak Sekda (Pj Sekda Fery Hasanudin-red) dan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat),” katanya, kemarin.
Salman memastikan, sikap yang dilakukan oleh Pemprov Banten itu sangat berdampak terhadap status para honorer di Pandeglang. Soalnya, kata dia, Pemkab maupun Pemprov tidak menganggarkan untuk pemberian honor. “Masalahanya Pemkab enggak menganggarkan, sementara Pemprov juga nggak mau memberikan honor bagi para guru honorer ini, karena mereka (Pemprov) berdalih kalau yang mengangkat para honorer ini adalah Pemkab, jadi yang harus memberikan honor juga kita, sementara kita belum menganggarkannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menilai pemindahan kewenangan SMA dari Pemkab ke Pemprov Banten tidak jelas. “Nah, itulah yang selama ini kita merasa berat, kenapa nggak semuanya saja ditarik ke Pemprov Banten, ini kan enggak fair namanya,” katanya.
Fahmi menilai, hal tersebut akan menambah beban bagi Pemkab Pandeglang karena harus mengeluarkan dana lebih untuk menggajinya. Soalnya, kata Fahmi, dari 11.111 pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang, lebih dari 700 orang guru dipastikan menjadi kewenangan Pemprov Banten, sementara lebih dari 100 orang honorer belum ada kejelasannya. “Karena Pemprov enggak menerima kalau TKK ini harus pindah ke provinsi. Saya pikir diambil semua, sehingga kita tidak punya beban, ini kan jadi beban di kita, karena enggak mungkin kalau mereka tetap bekerja di SMA,” katanya.
Fahmi berjanji akan langsung mengirimkan surat kepada Gubernur Banten guna mendapat kejelasan mengenai persoalan tersebut. “Saya bakal mengirim surat minggu ini agar ada kejelasan mengenai persoalan itu. Mudah-mudahan ada jawabannya, ingin saya semua instrumen yang ada di SMA agar diambil sekaligus, jangan separuh-separuh, karena di undang-undang sudah jelas bahwa semua yang berkaitan dengan hal itu menjadi kewenangan Pemprov Banten,” katanya. (Adib F/Radar Banten)
