PANTAUAN Radar Banten di Kabupaten Serang tepatnya di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel, banyak bekas galian pertambangan yang ditinggalkan oleh perusahaan. Selain bekas pengerukan bukit, juga tampak bekas pengerukan tanah yang sudah terisi air menjadi kolam raksasa.
Aktivitas pertambangan di dua kecamatan itu juga sempat mendapat protes dari masyarakat yakni menutup akses jalan utama karena terjadi banjir yang disinyalir dampak dari aktivitas pertambangan. Gundulnya pegunungan di dua kecamatan tersebut membuat resapan air menjadi berkurang.
Kemudian, penyempitan di saluran air juga diduga sebagai penyebab bencana banjir. Penyempitan saluran air itu terjadi lantaran tertutup oleh bahan material dari lokasi pertambangan. Akibatnya, air dari wilayah pegunungan tidak mengalir ke laut dan meluap ke permukiman warga.
Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya, Anton Susilo mengatakan, di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel banyak sekali bekas galian tambang yang dibiarkan oleh perusahaan. Padahal, perusahaan berkewajiban untuk melakukan reklamasi dan reboisasi bekas galian tersebut.
Ia mengatakan, upaya pemulihan bekas tambang itu sudah tertuang pada dokumen lingkungan saat perusahaan mengurus perizinan. Bahkan, anggaran untuk pemulihan lingkungan itu pun seharusnya sudah disiapkan sebelum perusahaan beroperasi. “Tapi, kenyataannya banyak bekas galian yang ditinggalkan kemudian menjadi genangan seperti danau buatan,” katanya.
Menurutnya, banyaknya bekas tambang yang tidak dipulihkan itu membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan. “Anak-anak yang beraktivitas di sini khawatir tenggelam, kondisi lingkungan juga tidak stabil,” ucapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto tidak menampik banyaknya bekas galian yang belum dipulihkan oleh perusahaan. Menurutnya, hal itu bisa saja masa pemulihan bekas galian tambang belum berakhir. “Pihak perusahaan berkewajiban untuk menutup kembali bekas galiannya, kemudian menanam pohon kembali,” katanya.
Ia mengatakan, masa pemulihan itu terdapat dalam dokumen lingkungan yang diurus saat melakukan perizinan. Soal perizinan pertambangan, dilakukan melalui Pemprov Banten. Pihaknya hanya mengaku izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) saja. “Ini juga akan kita tagih komitmen perusahaan yang akan bertanggungjawab atas lingkungannya,” ucapnya. (bam-jek-nce-mg04/air/ags)
